Pertama dalam Sejarah, Eri Cahyadi Jadi Wali Kota Surabaya Pertama yang Terima Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha dari Presiden RI

JawaPos.com–Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengukir sejarah baru dalam kepemimpinan di Kota Surabaya. Dia menerima penganugerahan tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha dari Presiden Joko Widodo. Sebuah lencana yang hanya diperuntukkan bagi kepala daerah dan hanya diberikan sekali dalam seumur hidup, dan Wali Kota Eri menjadi Wali Kota Surabaya pertama yang menerima tanda kehormatan itu.

Penganugerahan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha diberikan kepada Wali Kota Eri berdasar Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24/TK/Tahun 2024. Tanda kehormatan itu diberikan presiden sebagai penghargaan atas jasa besar dan prestasi kinerja yang sangat tinggi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah berdasar hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD).

Tanda kehormatan ini disematkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian dalam Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) XXVIII. Istimewanya, penghargaan diberikan di kantor Wali Kota Eri, yaitu di Balai Kota Surabaya, Kamis (25/4). Pasalnya, Kota Surabaya dipercaya menjadi tuan rumah dan menjadi tempat Upacara Peringatan Hari Otoda 2024. Tentu, itu sejarah baru bagi Balai Kota Surabaya yang baru pertama kali menjadi tempat upacara di tingkat nasional.

Selain menerima Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha, Wali Kota Eri juga menerima penghargaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berkinerja Tinggi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Penghargaan diraih berdasar hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD). Kota Surabaya berhasil meraih skor 3,5866 dengan status Kinerja Tinggi. Skor tersebut menempatkan Surabaya di posisi tertinggi di tingkat kota.

”Saya mengucapkan selamat kepada rekan-rekan yang telah menerima penghargaan Satyalancana langsung dari Bapak Presiden yang saya wakili pada kesempatan ini,” kata Mendagri Tito Karnavian.

Menurut dia, berdasar prinsip reward and punishment, penghargaan itu untuk menciptakan iklim kompetitif antar semua kepala daerah. ”Saya harap pemberian penghargaan ini akan dapat betul-betul membangkitkan motivasi rekan-rekan untuk berkompetisi secara positif,” harap Tito.

Selain tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha, di kesempatan yang sama, Mendagri juga menyerahkan piagam penghargaan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama 28 pemerintah daerah (pemda) lain di Indonesia. Piagam penghargaan diberikan berdasar hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) Tahun 2023.

Dia juga menegaskan, penerima penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha dan penerima penghargaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berkinerja Tinggi patut berbangga. Sebab, penghargaan diberikan berdasar penilaian yang ketat oleh berbagai pihak yang profesional, artinya tidak hanya dilakukan Kemendagri. Melainkan dilakukan bersama semua unsur yang tergabung dalam tim panelis.

”Termasuk dari sekretaris militer juga mengecek dan kemudian diikuti juga oleh pihak-pihak eksternal, baik akademisi dan lembaga-lembaga internasional yang ada di Indonesia yang kredibel, yang mereka tidak bisa untuk diintervensi. Jadi, rekan-rekan yang terpilih perlu bangga. Karena rekan-rekan yang terpilih bukan terpilih karena pesanan, tapi betul-betul karena penilaian objektif yang cukup panjang,” kata Tito.

Seusai menerima dua penghargaan itu, Wali Kota Eri Cahyadi menyampaikan terima kasih kepada ASN Pemkot Surabaya dan warga Kota Surabaya. Dia mendedikasikan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha dan penghargaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berkinerja Tinggi kepada RT/RW, LPMK, dan Kader Surabaya Hebat (KSH).

Bagi dia, semua unsur tersebut telah berjuang bersama dengan pemerintah kota dalam membangun Surabaya menjadi lebih baik, termasuk dalam pembentukan Kampung Madani. ”Karena tidak ada tujuan pemerintah hadir itu selain memberikan yang terbaik kepada warganya melalui kampung-kampung, melalui RT/RW tadi,” ujar Eri.

Dia menyadari, kepala daerah dan pemerintah tidak akan mungkin bisa bekerja sendiri dalam membangun Kota Surabaya. Dibutuhkan dukungan dan peran serta semua pihak untuk bisa bergerak bersama.

”Saya selalu mengatakan kepada RT/RW, LPMK, dan KSH, tujuan semua ini adalah bisa bergerak bersama, bukan hanya wali kota. Karena wali kota tidak mungkin bisa mendapatkan apa-apa, tanpa pergerakan dari warga,” kata Eri.