Info Terbaru dari Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Dukung Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja TNI

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas (ketiga dari kanan) saat bertemu dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto (ketiga dari kiri), di Jakarta, Kamis (11/01)./menpan.go.id

JawaPos.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas memberikan dukungan terhadap penguatan implementasi reformasi birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang telah dilaksanakan oleh TNI.

Dilaporkan oleh JawaPos.com dari Antara Jumat (12/1), dalam pertemuannya dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto di Jakarta, Menpan RB mengekspresikan apresiasi terhadap upaya TNI dalam menjalankan indeks reformasi birokrasi, serta mengharapkan perkuatan lebih lanjut ke depannya.

Abdullah Azwar Anas mengapresiasi peran TNI dalam reformasi birokrasi tematik sesuai arahan Presiden Joko Widodo, menyebutnya sebagai 'jalan tol' untuk meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi (RB).

Penerapan Reformasi Birokrasi Tematik, menurut Menpan RB, dapat dilakukan melalui tiga aspek, pertama adalah reformasi birokrasi penanggulangan kemiskinan yang melibatkan peran aktif TNI dalam pembangunan desa dan penanganan kemiskinan ekstrem.

Selanjutnya, reformasi birokrasi peningkatan investasi menjadi fokus kedua, di mana TNI dapat berkontribusi dalam mendorong investasi.

Menpan RB menekankan signifikansi reformasi birokrasi dalam mempercepat prioritas belanja produk dalam negeri melalui e-katalog.

Meyakini bahwa keterlibatan TNI dalam pembelian produk lokal dapat secara substansial meningkatkan nilai reformasi birokrasi.

Baca Juga: Informasi MenPAN-RB dan BKN Formasi Paling Dibutuhkan di Seleksi CASN 2024, Golongan Ini Siapkan Dokumen Sekarang!

Pada tahun 2023, TNI diakui sebagai instansi yang akseleratif dalam mendorong zona integritas, meraih predikat WBK untuk 10 unit kerja, mencerminkan tekad TNI untuk mematuhi standar integritas yang tinggi dalam pelaksanaan tugasnya.

Penghargaan yang diberikan kepada TNI tidak hanya terfokus pada prestasi mencapai predikat WBK, melainkan juga mencakup sejumlah langkah strategis.

Ini termasuk pembentukan Pengelola Reformasi Birokrasi di Markas Besar TNI, menandakan komitmen konkret untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam struktur birokrasi.

Selain itu, keterlibatan aktif pimpinan TNI dalam program nasional reformasi birokrasi menjadi bagian integral dari upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan.

Langkah ini menunjukkan bahwa TNI bukan hanya sebagai pelaku, tetapi juga sebagai pemimpin dalam mewujudkan reformasi birokrasi secara menyeluruh.

Penonjolan Reformasi Birokrasi sebagai Program Prioritas TNI mencerminkan keseriusan organisasi ini untuk bertransformasi dan beradaptasi dengan tuntutan perubahan zaman.