Kemenkes Sebut Komposisi Biaya Layanan Primer yang Ditanggung JKN Mesti Ditingkatkan

JawaPos.com - Staf Khusus Menteri Kesehatan (Menkes) bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat Prastuti Soewondo menyatakan bahwa komposisi pembiayaan layanan primer yang ditanggung Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mesti lebih ditingkatkan. Terutama, di bagian Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

"Yang harus diperkuat, komposisi pembayaran untuk primary health care proporsinya mesti ditingkatkan," ujarnya dalam diskusi "Refleksi Dua Tahun Transformasi Kesehatan", Senin (18/12).

Hal itu menurutnya sejalan dengan transformasi kesehatan keempat yang dilakukan oleh Kemenkes, yakni penguatan sistem pembiayaan kesehatan melalui perbaikan kualitas belanja kesehatan berbasis kinerja, HTA, pembiayaan JKN, dan konsolidasi pembiayaan pusat dan daerah.

Baca Juga: Bunuh Petugas Imigrasi di Apartemen, WN Korea Selatan jadi Tersangka

"Kami harus memahami dengan penelusuran biaya yang lebih baik, memilih teknologi yang terbaik untuk obat maupun alat kesehatan, juga pembiayaan JKN yang lebih efektif," papar Prastuti.

Berdasarkan data Kemenkes di tahun 2024, anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp 186,4 triliun atau sebesar 5,6 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Jumlah ini meningkat 8,1 persen atau Rp 13,9 triliun dibandingkan dengan anggaran tahun 2023.

Menurut Prastuti, hal itu pertanda baik meskipun dibutuhkan pergantian paradigma dairpada untuk pengobatan menjadi upaya-upaya preventif.

Baca Juga: Kapolda Papua Lepas Tim Santa Claus untuk Bagikan 1.000 Paket Natal ke Warga

"Kalau sebatas kuratif (pengobatan) berarti kan masih banyak pekerjaan rumah kita. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika dianggarkan untuk preventif juga," tegasnya

Terkait dengan asuransi kesehatan, ke depan pemerintah akan melakukan skema kerja sama asuransi kesehatan tambahan dengan pihak swasta.

"Kalau diimplementasikan, harapannya cuma ada satu kelas rawat inap. Kalau pesertanya punya asuransi kesehatan swasta, maka boleh naik kelas dan mendapatkan fasilitas lebih dari asuransi kesehatan lainnya. Sedang dirancang bagaimana mekanisme pembayarannya untuk pasien yang memiliki dua asuransi," tuturnya.

Baca Juga: Tol Japek 2 Selatan Beroperasi Fungsional saat Libur Nataru, Ini Skemanya

Dengan begitu, Prastuti mengatakan masyarakat yang memiliki dua asuransi kesehatan atau lebih dapat mengoptimalkan manfaat yang bisa didapatkan.

Sementara itu, Pusat kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Universitas Indonesia (CHEPS UI) melakukan riset skema finansial JKN (JKN Financial Modelling/JFM). Hal ini memfasilitasi pemerintah dengan berbagai hasil studi untuk menghasilkan kebijakan JKN berbasis bukti yang memastikan tercapainya akses layanan kesehatan masyarakat secara universal, baik dari segi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

"Hasil studi JFM digunakan sebagai masukan untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 3 tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan," kata Lead Researcher CHEPS UI Prof Budi Hidayat.

Baca Juga: Cile jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20 2025

Selain itu, menurutnya, JFM juga dapat digunakan untuk menghasilkan serangkaian rencana reformasi kebijakan. Mulai dari Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK), kelas rawat inap standar, dan tarif JKN seperti tertuang dalam Permenkes Nomor 23 tahun 2023.

"Lebih dari 80% dana JKN dialokasikan untuk membayar pelayanan di RS berdasarkan DRG (Diagnosis Related Group) atau dikenal sebagai INA-CBGs, oleh karenanya kebijakan pembayaran di RS akan sangat berdampak pada RS, BPJS Kesehatan, peserta dan sistem JKN itu sendiri," urai Budi.

Baca Juga: Membongkar Penyebab Lambatnya Penurunan Stunting di Indonesia

Saat ini, Kementrian Kesehatan RI mengambil pilihan untuk mengembangkan INA-Grouper untuk menggantikan UNU Grouper yang saat ini digunakan.

"Menyesuaikan sebaran penyakit, biaya pelayanan dan demografi penduduk di Indonesia," tandasnya.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Kemenkes Sebut Komposisi Biaya Layanan Primer yang Ditanggung JKN Mesti Ditingkatkan

Tags

Artikel Terkait

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Kemenkes Sebut Komposisi Biaya Layanan Primer yang Ditanggung JKN Mesti Ditingkatkan

Tags

Artikel Terkait

BPJS: Bayi Baru Lahir dari Ortu yang Terdaftar PBI Otomatis Ditanggung JKN

Sediakan Layanan Gratis di Posko Mudik, Upaya BPJS Kesehatan Beri Rasa Aman dan Nyaman Bagi Pemudik

Kisah Adelina, Lawan Thalasemia sejak Duduk di Bangku Sekolah Dasar bersama JKN

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com