HNW Sayangkan RUU Bank Makanan Tidak Masuk Prolegnas Prioritas

JawaPos.com - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Hidayat Nur Wahid menyesalkan sikap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah yang tidak memprioritaskan RUU Bank Makanan untuk Kesejahteraan Sosial masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2022. Padahal, RUU tersebut sangat penting dan dibutuhkan masyarakat. Apalagi yang terdampak pandemi Covid-19 secara ekonomi.

“Padahal inilah momentumnya, RUU ini sangat dibutuhkan masyarakat yang secara ekonomi terdampak covid-19 dan berbagai bencana alam lainnya, karena dapat membantu kebutuhan pokok masyarakat, menguatkan solidaritas sosial, dan mengoreksi sikap hidup yang berlebihan / mubadzir di tengah kesusahan masyarakat,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Kamis (9/12).

HNW, sapaan akrabnya, mengatakan selain membantu masyarakat, RUU tersebut juga ditujukan untuk memberikan payung hukum kepada organisasi-organisasi bank makanan yang mulai tumbuh berkembang di berbagai kota di Indonesia. Agar mereka dapat bergerak lebih efektif dan maksimal dalam membantu masyarakat.

“Kita seharusnya mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan sejumlah kelompok masyarakat, melalui bank makanan yang mereka diterima oleh masyarakat. Karena manfaatnya langsung dirasakan oleh rakyat. Dan dengan memberikan jaminan kepastian hukum melalui RUU, ini maka kegiatan mereka akan bisa dilakukan dengan lebih terukur, terjaga dan menenteramkan bagi aktivis bank makanan, mitra donatur maupun masyarakat yang menerima manfaatnya,” tukasnya.

Bank Makanan, ini kata HMW, sudah lumrah dan banyak berperan di tengah masyarakat. Bahkan dibeberapa negara, seperti AS telah dilegalkan. Karena sangat membantu warga terdampak Covid-19. Bahkan di negara tetangga, seperti Malaysia, program bank makanan ini bukan hanya dikelola oleh masyarakat atau swasta. Tetapi menjadi program pemerintah, sehingga di negara tersebut payung hukum untuk pemberi donasi makanan memperoleh jaminan perlindungan hukum.

“Dari FGD yang kami selenggarakan dengan banyak organisasi bank makanan di Indonesia, diinformasikan bahwa Malaysia sempat melakukan perbandingan dengan praktek yang ada di Indonesia. Namun, mereka malah lebih dahulu memiliki payung hukum yang diberikan oleh Negara,” tuturnya.

Ia juga kecewa dengan sikap DPR dan Pemerintah yang tidak memprioritaskan RUU ini. Padahal dari segi kesiapan untuk segera dibahas sudah terpenuhi. “Kami sudah siapkan Naskah Akademik dan draft RUU-nya. Seharusnya, basis untuk memprioritaskan pembahasan RUU adalah kesiapan dua hal tersebut. RUU seperti ini yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak diprioritaskan, tetapi beberapa RUU yang kontroversial justru diprioritaskan,” ujarnya.

Kalau mau berbicara mengenai Pancasila, menurut Hidayat RUU Bank Makanan untuk Kesejahteraan Sosial, ini sejatinya adalah implementasi dari Sila Pertama, Sila Ketiga dan Sila Kelima Pancasila. Yakni, sesuai nilai-nilai Agama agar tidak membubazirkan makanan (food loss and waste).

Di sisi lain, juga menguatkan kerja sama dan kohesi sosial yang menguatkan persatuan Bangsa Indonesia, dan menguatkan sikap hidup gotong royong, saling tolong menolong dengan menyelamatkan makanan dan mendistribusikannya kepada sesama warga Bangsa yang membutuhkan. "Sesuai sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” tambahnya.

Meski belum berhasil masuk ke Prolegnas Prioritas 2022, HNW berharap, RUU ini bisa dipertimbangkan untuk diprioritaskan pada kesempatan selanjutnya.

“Saya mengapresiasi Fraksi PKS yang sudah memperjuangkan RUU inisiatif ini di Badan Legislasi DPR untuk masuk prioritas 2022, walaupun belum berhasil karena kalah jumlah kursi. Saya menegaskan bahwa perjuangan untuk menghadirkan RUU yang benar-benar bermanfaat kepada masyarakat dan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila itu akan tetap terus diperjuangkan, agar tak kehilangan momentum dan menjawab hajat masyarakat,” pungkasnya.