Dewas KPK Lanjutkan Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri ke Tahap Persidangan

Ketua nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri usai menjalani pemeriksaan oleh Dewan Pengawas KPK di gedung ACLC KPK, Jakarta, Selasa (5/12/2023).

JawaPos.com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) memutuskan untuk melanjutkan sidang dugaan pelanggaran kode etik Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri. Hal ini setelah Dewas KPK memeriksa puluhan saksi.

"Bahwa ada beberapa dugaan pelanggaran etik yang akan kami lanjutkan ke persidangan etik," kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean di Gedung ACLC KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Jumat (8/12).

Tumpak menjelaslan, pihaknya telah memeriksa sebanyak 33 saksi, termasuk Firli Bahuri. Pihaknya juga tengah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya yang saat ini mengusut dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, yang menjerat Firli Bahuri.

Dalam pengusutan ini, Dewas KPK juga menemukan harta kekayaan yang tak dilaporkan, serta penyewaan rumah di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan.

"Dalam waktu dekat yang dekat nanti, kami akan melakukan sidang terhadap dugaan pelanggaran etik ini," tegas Tumpak.

Dewas KPK telah memeriksa Firli Bahuri sebanyak dua kali, pada Selasa (5/12). Usai menjalani pemeriksaan, Firli Bahuri yang berstatus tersangka kasus dugaan pemerasan oleh Polda Metro Jaya, memilih bungkam.

Baca Juga: KPAI Duga Pemicu Ayah Bunuh 4 Anaknya di Jagakarsa karena Masalah Ekonomi

Firli juga telah diperiksa Dewas KPK, pada Senin (20/11) lalu. Saat itu, Firli mengaku didalami Dewas KPK terkait dugaan pertemuannya dengan Syahrul Yasin Limpo. Namun, ia enggan menjelaskan secara rinci materi pemeriksaan dirinya oleh Dewas KPK.

Sementara itu, Polda Metro Jaya telah menetapkan Firli Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo.

Firli telah diberhentikan sementara dari jabatan Ketua KPK. Namun, Polda Metro Jaya belum melakukan penahanan terhadap Firli Bahuri.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan, penahanan tersangka merupakan kewenangan tim penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

"Ya ikuti saja prosedurnya, tentunya penyidik memiliki alasan-alasan subyektif, namun kemudian sepanjang itu masih dimaknai bisa ditoleransi oleh penyidik saya kira semuanya tetap berproses," ucap Sigit di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (4/12).

Terpenting dalam kasus ini, pihaknya berkomitmen untuk membawa perkara yang menjerat Firli Bahuri

ke pengadilan. Ia pun memastikan, Polri tak pandang bulu dalam menangani kasus korupsi ini.

"Dan saya kira yang penting bagaimana kasus ini dituntaskan," tegas Sigit.

Firli disangkakan melanggar Pasal 12 e atau Pasal 12B atau Pasal 11 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 65 KUHP.

Editor: Kuswandi