Sabtu, 9 Mei
Iklan Jitu 
Jumat, 1 Desember 2023 | 04.21 WIB
KPK Duga Gazalba Saleh Terima Gratifikasi dari Kasasi Edhy Prabowo dan Dua Pihak Lainnya
Hakim Agung Gazalba Saleh mengunakan rompi tahanan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (8/12/2022). KPK menahan Gazalba Saleh yang merupakan tersangka dalam kasus suap penanganan perkara di lingkungan Mahkamah. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com
JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Hakim Agung Gazalba Saleh menerima beberapa pemberian gratifikasi dalam pengurusan perkara. Gazalba Saleh menerima gratifikasi dari putusan kasasi mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo dan eks Komisaris PT Sekawan Inti Pratama, Rennier Abdul Rahman Latief.
Gazalba Saleh juga disebut menerima gratifikasi dari putusan peninjauan kembali (PK) Ketua Koperasi Samudera Sejahtera (Komura) Samarinda, Jafar Abdul Gaffar.
"Dari pengondisian isi amar putusan tersebut, GS menerima pemberian sejumlah uang sebagai bentuk penerimaan gratifikasi di antaranya untuk putusan dalam perkara kasasi dengan terdakwa Edhy Prabowo, Rennier Abdul Rahman Latief dan peninjauan kembali dari terpidana Jafar Abdul Gaffar," kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (30/11) malam.
Namun, KPK tak menjelaskan lebih rinci besaran gratifikasi yang diterima Gazalba Saleh dari ketiga pihak tersebut. KPK hanya membeberkan total gratifikasi yang diterima Gazalba sejak 2018 hingga 2022, yakni sebesar Rp 15 miliar.
"Sebagai bukti permulaan awal di mana dalam kurun waktu 2018 sampai dengan 2022, ditemukan adanya aliran uang berupa penerimaan gratifikasi sejumlah sekitar Rp 15 miliar," ucap Asep.
KPK menyebut, uang belasan miliar yang diterima itu sudah diubah dalam bentuk barang. Salah satunya pembelian rumah di Cibubur, Jakarta Timur senilai Rp 7,6 miliar, dan satu bidang tanah beserta bangunan di wilayah Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan dengan harga Rp 5 miliar.
KPK juga mencatat adanya penukaran uang ke beberapa money changer terkait perkara ini. Semua transaksi itu diduga menggunakan identitas orang lain.
"Yang nilainya hingga miliar rupiah," ujar Asep.
Terkait dengan vonis penjara mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu, Edhy Prabowo awalnya dihukum 9 tahun penjara. Namun, pada tahap kasasi MA, vonisnya menjadi 5 tahun karena adanya potongan itu.
Selain memotong pidana penjara Edhy Prabowo, MA juga memotong lama pencabutan hak politik politikus Partai Gerindra itu. Semula, hak politik Edhy Prabowo dicabut selama 3 tahun usai menjalani pidana pokok, kini menjadi 2 tahun.
Namun, Edhy Prabowo tetap diwajibkan membayar uang pengganti senilai Rp 9.687.447.219 dan USD 77 ribu subsider 3 tahun penjara.
Putusan tersebut diketok oleh ketua majelis hakim Sofyan Sitompul dengan anggota Gazalba Saleh dan Sinintha Yuliansih Sibarani. Salah satu alasan pemotongan hukuman, karena Edhy telah bekera dengan baik sebagai menteri kelautan dan perikanan.
Sementara, kasasi Rennier Abdul Rahman Latief. Rennier sempat didakwa dalam perkara korupsi PT Danareksa Sekuritas.
Namun, Rennier diputus onslag atau lepas pada tingkat kasasi oleh MA berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 328 K/Pid.Sus/2022 tanggal 7 Maret 2022.
Pada pokoknya, MA menyatakan Rennier terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan penuntut umum, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana.
Putusan tersebut diketok oleh ketua majelis hakim Sofyan Sitompul dengan anggota Gazalba Saleh dan Sinintha Yuliansih Sibarani.
Selanjutnya, langkah hukum peninjauan kembali (PK) Jafar Abdul Gaffar. Dalam hal ini, Jafar Abdul Gaffar bebas dari hukuman 12 tahun penjara setelah permohonan PK yang diajukan dikabulkan MA, pada 15 April 2020.
Pengadilan Negeri Samarinda memutuskan Jafar Abdul Gaffar melakukan tindakan pungli (pungutan liar) terhadap bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Palaran yang dikelola oleh Koperasi Samudera Sejahtera.
Sehingga, mantan Ketua DPD Golkar tersebut melalui kuasa hukumnya yaitu Amirul Mukminin, Sutriyono dan Kiky Saepudin mengajukan permohonan PK ke MA pada 21 Februari 2020 lalu.
Perkara ini disidangkan ketua majelis hakim Andi Samsan Nganro, Gazalba Saleh dan Eddy Army.
Dalam kasus ini, Gazalba disangkakan melanggar Pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Editor: Nurul Adriyana Salbiah
Tags
Artikel Terkait
Kasuistika
KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam
Sabtu, 9 Mei 2026 | 04.17 WIB
Terpopuler
1
Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta
2
14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera
3
Jadwal Persipura vs Adhyaksa FC Play-Off Promosi Super League, Siaran Langsung, dan Live Streaming
4
10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium
5
Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo
6
12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan
7
11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan
8
15 Oleh-oleh Paling Ikonik dan Khas dari Kota Surabaya, Rasanya Autentik dan Tiada Duanya, Wajib Kamu Bawa Pulang!
9
7 Hidden Gem Kuliner Sunda di Bogor yang Enak dan Wajib Dicoba, Suasana Asri dan Menunya Autentik
10
12 Rekomendasi Kuliner Malam di Surabaya dengan View Terbaik untuk Nongkrong Santai dan Pemandangan yang Memukau
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
- Nasional
- Haji
- Ekonomi
- Oto Dan Tekno
- Arsitektur Dan Desain
- Jawa Pos 75 Tahun
- Kabinet Merah Putih
- Features
- Jabodetabek
- Humaniora
- Islami
- Hobi & Kesenangan
- Sports
- Infrastruktur
- Zodiak
- Kepribadian
- Berita Daerah
- Entertainment
- Lifestyle
- Internasional
- Kesehatan
- Sepak Bola Indonesia
- Opini
- Surabaya Raya
- Sisi Lain
- Ternyata Hoax
- Sepak Bola Dunia
- Minggu
- Art Space
- Parenting
- Kuliner
- Karir
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
