Wapres Ma'ruf Amin Upayakan Percepatan Pembangunan Daerah Otonom Baru di Papua

Wakil Presiden Ma

JawaPos.com - Pemerintah berupaya mempercepat pembangunan Daerah Otonom Baru atau DOB di Papua, dengan memaksimalkan percepatan pembangunan di empat DOB.

Percepatan dilakukan diantaranya, membangun sarana prasarana pemerintahan, peningkatan kualitas pendidikan hingga memperkuat pengamanan bagi warga sipil.

Wakil Presiden, Ma'ruf Amin mengerahkan kemampuan kementrian dan lembaga terkait untuk melaksanakan langkah strartegis sesuai dengan kewenangan dalam mempercepat pembangunan tersebut.

"Menteri PUPR, Menteri ATR/Kepala BPN, beserta Pemda 4 ODB agar menyelesaikan segera proses pengadaan lahan hingga status clean and clear," ujarnya dalam rapat koordinasi (Rakor) Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) atau disebut juga Badan Pengarah Papua (BPP) di Kantor Gubernur Papua. Jl.Soa Siu Dok 2, Jayapura, Selasa (10/10)

Sambung Ma'aruf Aamin percepatan pembangunan ini harus dilakukan dengan memanfaatkan Agenda Ekspose secara efektif untuk memastikan readiness criteria, pematangan lahan, dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Baca Juga: Gubernur-DPRD Jabar Sepakati Pembahasan Tiga Daerah Otonom Baru

Selain itu, terkait identifikasi data mengenai kebutuhan infrastruktur pendukung, seperti air baku, jaringan listrik dan telekomunikasi, sarana pembuangan limbah serta energi.

Kepada Kementerian Keuangan, Ma'aruf Amin berpesan agar mendukung aspek pembiayaan, baik melalui percepatan proses administrasi maupun pendampingan bagi kementerian, lembaga maupun Pemda.

Dalam agenda itu dia juga mendorong peran kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan kementerian/lembaga terkait agar memberikan pendampingan kepada Pemda dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan prasarana pemerintahan.

"Pemda empat DOB agar menjalin koordinasi efektif dengan kementerian lembaga dan Satgas terkait untuk kelancaran proses pembangunan prasarana pemerintahan di wilayahnya," ujar Ma'aruf Amin

Terkait dengan isu keamanan, dia mengarahkan kepala Polri dan panglima TNI segera melaksanakan langkah yang diperlukan dalam pembangunan kantor Polda, Korem, dan Kodim pada empat DOB, untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat, sekaligus memperkuat pengamanan warga sipil.

Baca Juga: Tjahjo Sebut Ibu Kota Negara Baru Bukan Daerah Otonom tapi Semacam BSD

"TNI dan Polri agar memperkuat pengamanan bagi warga sipil. Jangan sampai ada wilayah yang tidak tersentuh oleh aparat keamanan. Tegakkan hukum secara tegas dan terukur bagi pelaku aksi kekerasan," ujar Ma'aruf Amin

Pada sektor pendidikan, dia mengarahkan agar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mendorong peningkatan kualitas pendidikan di empat DOB Papua. "Tadi saya sangat mengapresiasi langkah untuk mengangkat guru-guru yang tamatan SMA menjadi Aparatur Sipil Negara untuk mempercepat keadaan," katanya.

Lebih lanjut, Ma'aruf Amin mengarahkan agar terus memperkuat kerja kolaboratif dan sinergitas dalam menangani masalah Papua dan mengawasi program kemenrtian dan lembaga di daerah.

Hadir pada Rakor kali ini, Pj. Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw, Pj. Gubernur Papua Ridwan Rumasukun, Pj. Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo, Pj. Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk, Pj. Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo, serta Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya Edison Siagian.

Selain itu, hadir pula Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Kementerian ATR/BPN Virgo Eresta Jaya; Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional Kementerian PUPR Yudha Mediawan; Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemendikbudristek Nunuk Suryani; Pangkogabwilhan 3 Letjen TNI Richard T.H. Tampubolon; Kabaintelkam Polri Komjen Pol. Sutana; Deputi IV Badan Intelijen Negara I Gede Made Kartika Jaya; Plt. Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas Tri Dewi Virgiayanti; dan segenap Jajaran Anggota BP3OKP.