Kejagung Buka 7.846 Formasi CPNS, Bangsa Ini Butuh Jaksa-jaksa Berkualitas

Ilustrasi, CPNS dan PPPK 2023 Resmi Dibuka, Persiapkan Diri Anda dengan Dokumen yang Dibutuhkan.

JawaPos.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) harus terus mengembangkan sumber data manusianya agar meningkatkan pelayanan masyarakat. Sebagai lembaga yang memiliki peran vital dalam aspek penegakan hukum pidana dan perdata, Kejaksaan harus menghadirkan kepercayaan publik.

Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Jakarta, Abdul Fickar Hadjar mengatakan, tantangan jaksa semakin meningkat, khususnya di tengah pesatnya perkembangan teknologi saat ini. Di era digital, jaksa harus berhadapan dengan tindak pidana yang terjadi di dunia maya alias kejahatan siber. Selain itu, jaksa juga menghadapi tindak pidana yang makin canggih di sektor keuangan.

Dengan berbagai tantangan tersebut, Abdul menilai, kejaksaan perlu terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Karena itu, rekrutmen calon jaksa perlu diikuti oleh talenta-talenta yang berkualitas baik di sisi keilmuan maupun integritas.

Penguasaan ilmu hukum tentu menjadi syarat mutlak bagi calon jaksa. Namun, Abdul menambahkan, seiring dengan perkembangan tindak pidana yang makin canggih di era digital ini, penguasaan keahlian maupun keilmuan di luar ilmu hukum juga diperlukan sebagai penunjang.

Selain keterampilan keilmuan, Abdul mengatakan, calon jaksa juga perlu memiliki bekal sikap mental dan disiplin yang terjaga. Integritas dan kualitas moral menjadi kebutuhan mutlak lantaran tugas dan kewenangan jaksa mempengaruhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

"Inti kekuatan jaksa itu kejujuran dan penguasaan ilmu hukum. Dibutuhkan sikap dasar amanah untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan yang sangat rawan," kata Abdul kepada wartawan, Senin (2/10).

Terpisah, Sekretaris Jenderal Keluarga Alumni Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (KAHGAMA) Mandela Sinaga berpandangan sama. Indonesia membutuhkan jaksa-jaksa unggul yang akan menjadi tulang punggung penegakan hukum di Indonesia. Sebab, peranan kejaksaan sangat vital.

Menurutnya, Kejaksaan memegang peranan penting dalam penegakan supremasi hukum di Indonesia, memberikan perlindungan atas kepentingan umum, dan penegakan hak asasi manusia. Selain berperan dalam penegakan hukum pidana, Kejaksaan juga terbukti memegang peranan penting dalam hukum perdata dan tata usaha negara, yakni mewakili pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara sebagai jaksa pengacara negara.

Kinerja Kejaksaan Agung di bawah kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin memang dianggap tengah berada di periode keemasan. Kejaksaan Agung berhasil menangani perkara korupsi kelas kakap dengan total kerugian negara mencapai Rp 152,5 triliun dan USDb61,49 juta. Termasuk di dalamnya adalah kasus mega korupsi Jiwasraya dan Asabri.

Dari situ, Kejaksaan berhasil menyelamatkan dan mengembalikan keuangan negara sebesar Rp 42,7 triliun dan USD 61,95 juta. Selain itu, Kejaksaan juga berhasil mengembalikan kerugian perekonomian negara sebesar Rp 109,5 triliun yang bersumber dari berbagai perkara.

"Banyaknya perkara-perkara besar yang berhasil diungkap oleh Kejaksaan menjadi bukti bahwa negeri ini mengharapkan lahirnya banyak jaksa-jaksa berkualitas guna penegakan hukum di seluruh Indonesia," tegas Mandela.

Kejaksaan Republik Indonesia (RI) saat ini tengah menggelar seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN). Dalam rekrutmen ini, Kejaksaan membuka 7.846 formasi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2 ribu formasi ditujukan untuk jabatan jaksa. Pendaftaran CASN Kejaksaan telah dibuka sejak 20 September lalu hingga 9 Oktober mendatang.