Jelang Rakernas, PDIP Didorong Motori Kedaulatan Pangan dengan Menutup Keran Impor

JawaPos.com- Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof. Dr. Dwi Andreas Santoso meminta PDI Perjuangan (PDIP) bisa meletakkan petani pada posisi puncak dalam piramida pasok pangan. Sebab, penting dalam rangka kedaulatan pangan untuk memutus keran impor.

Andreas mengutarakan, impor terbesar Indonesia saat ini ialah gandum. Dia mengajak semua pihak bisa menghilangkan impor tersebut. 

Di sisi lain, menurut Andreas pada 1970-an, impor pangan pokok Indonesia hanya 4 persen, kemudian 2018 meningkat 18,3 persen, lalu 2022 mencapai 28 persen.

“Sebagian besar pangan pokok kita dari gandum atau produk turunan gandum. Dan perkiraan saya 2045 hampir 50 persen pangan pokok kita adalah gandum. Jadi, ini persoalan yang betul yang sangat serius yang harus kita atasi. Jadi, semangat untuk memangkas impor untuk menurunkan impor harus menjadi semangat PDI Perjuangan,” kata Andreas dalam diskusi publik bertajuk 'Inovasi Teknologi dan Kebijakan Politik-Ekonomi Untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan' di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (19/9). 

Menurut Andreas, potensi untuk menutup keran impor komoditas kedelai juga besar. Namun faktanya, jaringan petaninya memiliki biaya produksi kedelai Rp 10-13 ribu per kilogram. Sementara harga kedelai yang didapat di Tanjung Priok hanya Rp 7 ribu, meski harganya fluktuatif.

Andreas pun mendapatkan pertanyaan dari jaringan petaninya bahwa untuk apa menanam kedelai jika kacang hijau di tingkat petani itu mencapai Rp 18 - Rp 20 ribu.

Andreas pun menyampaikan mengapa harga kedelai Indonesia hancur. Hal itu dimulai pada 2000, di mana impor kedelai dari Amerika Serikat di angka Rp 1.500. Sementara biaya produksi kedelai di petani Indonesia ialah Rp 2.500.

“Itu yang menyebabkan hancurnya program kedelai kita sampai sekarang,” ucap Andreas.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto menekankan pentingnya membahas kedaulatan pangan di tengah kontestasi Pilpres 2024. Diskusi mengenai kedaulatan pangan ini merupakan rangkaian untuk persiapan Rakernas ke-IV PDIP 2023.

"Di tengah kontestasi politik kekuasaan yang sering kali hanya fokus pada aspek figur, kita mencoba untuk di dalam persiapan Rakernas yang ke-IV dengan tema 'Kedaulatan Pangan untuk Kesejahteraan Rakyat' menyampaikan satu kekuatan politik yang memberikan gagasan di dalam mencari solusi atas persoalan rakyat," ujar Hasto.

Hasto menyebut, pentingnya penguasaan ilmu pengetahuan riset dan inovasi, agar Indonesia menjadi bangsa yang berdikari.

"Sekaligus peretas tatanan masa depan dengan menggunakan fundamen tentang pentingnya penguasaan ilmu pengetahuan riset dan inovasi agar kita bisa menjadi bangsa yang berdikari khususnya dalam bidang pangan, energi, keuangan dan sebagainya," ungkap Hasto.

Selain itu, Hasto menerangkan bahwa pemerintah harus memberikan perhatian terhadap infrastruktur pangan melalui kebijakan yang tepat sasaran.

"Juga politik pangan terkait dengan tata ruang, terkait dengan insentif bagi yang mampu melakukan suatu  temuan-temuan baru di dalam meningkatkan produksi kita terutama kebijakan impor," pungkasnya. (*)