Logo JawaPos
Author avatar - Image
Selasa, 19 September 2023 | 19.10 WIB

Gelar Rapat Tertutup, Tiga Menteri Jokowi Bahas Percepatan Investasi di Pulau Rempang

Tiga Menteri Jokowi bertemu bahas percepatan investasi di Pulau Rempang menyusul adanya penolakan sejumlah warga. (Instagram @bahlillahadalia) - Image

Tiga Menteri Jokowi bertemu bahas percepatan investasi di Pulau Rempang menyusul adanya penolakan sejumlah warga. (Instagram @bahlillahadalia)

JawaPos.com - Buntut penolakan sejumlah warga perihal pengembangan kawasan Rempang Eco City, tiga menteri Jokowi gelar rapat tertutup di Batam pada Minggu (17/9).

Tiga menteri Jokowi yang hadir di antaranya Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahyanto dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
 
Tiga menteri Jokowi itu tiba di Batam untuk melakukan Rapat Koordinasi Teknis bersama pimpinan terkait dalam menindaklanjuti penyelesaian konflik tanah di Pulau Rempang.
 
Adapun rapat tertutup ini dipimpin langsung oleh Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.
 
Ditemui usai kegiatan, Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa proses penanganan masalah di Pulau Rempang ini harus dilakukan dengan cara yang lembut dan baik.
 
"Tadi kami sudah melakukan kesepakatan-kesepakatan yang (kemudian) akan kita bicarakan dengan rakyat. Proses penanganan harus dilakukan secara soft. Tetap kita memberikan penghargaan kepada masyarakat yang memang sudah secara turun-temurun di sana, kita harus lakukan komunikasi dengan baik,” ujarnya seperti dikutip JawaPos.com dari laman resmi atrbpn.go.id.
 
 
Di tengah upaya pemerintah menyusun strategi penyelesaian konflik tanah yang terbaik bagi semua pihak, Bahlil mengungkapkan bahwa sejatinya rencana strategis kawasan industri Rempang Eco City ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
 
"Yakinlah ini (investasi, red) untuk kesejahteraan rakyat, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, dan masyarakat yang akan kita relokasi dari pulau itu akan diberikan hak-haknya, dalam hal tanah,” ungkapnya saat setelah memimpin rapat.
 
Saat dimintai keterangan, Menteri ATR/BPN yang juga hadir pada rapat tertutup di Kota Batam tersebut, Hadi Tjahjanto menyatakan bahwa pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Wali Kota Batam yang juga sekaligus sebagai ketua BP Batam, Muhammad Rudi terkait rencana pemberian sertifikat tanah untuk masyarakat.
 
"Ketika sudah diinventarisasi dan identifikasi, subjeknya sudah ditentukan 16 titik, kita ingin langsung menyerahkan sertipikat sambil kita jalankan pembangunan dan diawasi oleh pemilik,” tutur Hadi.
 
Masih dalam kesempatan yang sama, Hadi juga berharap bahwa masyarakat yang terdampak pembangunan kawasan industri di Pulau Rempang yang sudah memenuhi syarat nantinya dapat diberikan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah.
 
"Kami sudah sampaikan bahwa sertipikat itu agar disamakan dengan sertipikat 37 Kampung Tua yang sudah diserahkan (di Batam, red), yaitu adalah dengan status SHM atau Sertipikat Hak Milik yang tidak boleh dijual harus dimiliki oleh masyarakat yang terdampak tersebut. Untuk yang direlokasi ini nantinya juga kami minta supaya diberikan SHM untuk masyarakat yang sudah diverifikasi dan identifikasi seluas masing-masing 500 meter,” pungkas Menteri ATR/Kepala BPN.***
 
 
Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore