Tim Percepatan Reformasi Hukum Optimistis Poin Satgas Agraria Jadi Perhatian Presiden

JawaPos.com – Tim Percepatan Reformasi Hukum telah menyerahkan tidak kurang dari 150 rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo. Salah satunya, pembentukan satuan tugas (satgas) percepatan penyelesaian konflik agraria.

Usulan tersebut disampaikan Kelompok Kerja Reformasi Hukum Sektor Agraria dan Sumber Daya Alam (Pokja II) Tim Percepatan Reformasi Hukum. Pembentukan satgas percepatan penyelesaian konflik agraria bergantung pada agenda prioritas presiden. ”Sangat bergantung pada daftar prioritas yang bisa segera dilakukan dan kami dari pokja serta tim akan melakukan konsultasi tindak lanjut,” ungkap Sandrayati Moniaga, anggota pokja II.

Rekomendasi dari tim yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD itu diserahkan pada Kamis (14/9) lalu. Setelah melakukan kajian, pokja II menitikberatkan percepatan pembuatan prosedur satu peta, pengakuan dan pemulihan hak-hak masyarakat hukum adat, pengesahan RUU Masyarakat Adat, serta perlindungan bagi pembela HAM-lingkungan.

Dalam kerangka penyelesaian konflik agraria, mafia tanah, serta eksekusi putusan perdata dan TUN terkait kasus agraria dan sumber daya alam (SDA) itulah, mereka merekomendasikan pembentukan satgas. Yakni, satgas percepatan penyelesaian konflik agraria serta satgas pemberantasan mafia tanah dan korupsi SDA.

Meski belum diputuskan oleh presiden, Tim Percepatan Reformasi Hukum optimistis terhadap rekomendasi tersebut. ”Tanggapan presiden sangat senang melihat yang telah direkomendasikan,” kata Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam Sugeng Purnomo.

Tidak sampai di situ, pria yang diberi tugas sebagai ketua Tim Percepatan Reformasi Hukum itu juga mengatakan bahwa presiden akan mempelajari semua rekomendasi yang mereka sampaikan. Termasuk rekomendasi dari pokja II yang fokus pada sektor agraria dan SDA. (syn/c7/ttg)