Mantan Hakim MK Sebut PP 28/2022 Bisa Diuji Materi ke MA Jika Bertentangan dengan UU

Ilustrasi Gedung MA.(Dok.JawaPos.com)

JawaPos.com - Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi I Dewa Gede Palguna menyoroti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara. Ia menyebut, jika bertentangan dengan Undang-Undang bisa digugat ke Mahkamah Agung (MA).

"PP Nomor 28/2022 jika bertentangan dengan Undang-Undang di atasnya bisa dibawa ke Mahkamah Agung,” kata I Dewa Gede Palguna dalam keterangannya, Minggu (20/8).

Menurut Palguna, terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara dianggap sebagian kalangan inkonsisten. Menurutnya, jika terdapat tingkatan yang berbeda harus diuji materi ke Mahkamah Agung.

Baca Juga: Akhir Pekan, Harga Emas Antam Menetap Rp 1.057.000 Per Gram

“Lahirnya PP Nomor 28/2022 jika dianggap terlambat tidak akan masalah, sepanjang isinya bertentangan dengan nilai keadilan, maka layak digugat publik,” ucap Palguna.

Menurut Palguna, harusnya negara memiliki constistusional complaint atau Verfassungbeschwerde seperti di Jerman untuk mengadukan persoalan hukum seperti munculnya PP Nomor 28/2022.

“Tujuannya, agar norma Undang-Undang yang baik harusnya dimulai dari awal pembentukkannya sehingga aturan turunannya bisa dikontrol,” tegas Palguna.

Sementara itu, Direktur LBH Bali Woman Crisis Center, Ni Nengah Budawati menyatakan, budaya leluhur bangsa sudah meninggalkan ajaran dan pola sikap untuk berbuat baik dan menolak berbuat salah, serta menganggungkan keselarasan alam dan isinya.

“Budaya Indonesia begitu menghormati tata krama yang baik dan mengajarkan adanya kehidupan setelah kematian. Hidup selama kehidupan dan hidup usai kematian harus terus mengedepankan kebaikan,” ucap Budawati.

Bagi Budawati, produk hukum yang tidak berpijak kepada aspek psikologis, sosial serta budaya, maka keberlakuannya akan menjadi tidak efektif.

“Publik pesimis dan undang-undang menjadi produk hukum yang hampa tanpa makna,” pungkasnya.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Mantan Hakim MK Sebut PP 28/2022 Bisa Diuji Materi ke MA Jika Bertentangan dengan UU

Tags

Artikel Terkait

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Mantan Hakim MK Sebut PP 28/2022 Bisa Diuji Materi ke MA Jika Bertentangan dengan UU

Tags

Artikel Terkait

RKUHAP Resmi jadi UU, DPR Janji Penyadapan, Penyitaan, dan Penangkapan Tak Sewenang-wenang

Friderica Widyasari dan 6 Anggota Dewan Komisioner OJK Periode 2026-2031 Ucap Sumpah Jabatan di MA

MA Nonaktifkan Ketua dan Wakil PN Depok yang jadi Tersangka suap, Izin Penahanan Sudah Diteken

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com