KSAD Andika Jelaskan Mekanisme Pencopotan Anggota TNI Karena Medsos

JawaPos.com - Tujuh orang anggota TNI Angkatan Darat (AD) dipastikan mendapat sanksi akibat ulah istrinya membuat konten di media sosial yang mengandung unsur provokasi atas kejadian penusukan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto. Hal ini kemudian mendapat kritik karena dinilai semena-mena.

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa mengatakan, proses penjatuhan sanksi ini sudah melalui proses yang benar. Yakni melalui jalur internal hingga sanksi disiplin militer diputuskan. "Jadi prosesnya berbeda dengan proses hukuman pidana militer. Karena kalau proses pidana maka akan kami limpahkan kepada proses peradilan militer," ujar Andika di Mabes AD Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (15/10).

Andika menjelaskan, proses internal ditempuh karena TNI AD tidak mau merusak karir para pelaku di satuan angkatan bersenjata. Sehingga dengan adanya sanksi disiplin militer itu mereka bisa memperbaiki kesalahannya. "Kami melihat mereka ini sebetulnya prajurit-prajurit bagus yang masih bisa memperbaiki diri dan kami ingin dibawah kepemimpinan mereka kelak, maka AD menjadi organisasi yang lebih profesional," imbuhnya.

Mantan Pangkostrad itu menerangkan, adanya sanksi disiplin akibat berulah di media sosial pun bukan hal baru. Karena kejadian ini sudah berulang kali terjadi. Sebagai komandan tertinggi di Angkatan Darat, Andika sudah berkali-kali memberikan intruksi langsung kepada jajarannya agar lebih bijak menggunakan media sosial.

"Pada akhir Agustus tahun lalu kita memerintahkan tindak tegas anggota maupun keluarganya. Karena kita tidak ingin AD dilihat dari luar sebagai atau memiliki penilaian yang tidak sejalan dengan nilai kami," jelasnya.

Sementara itu, adanya anggapan tidak adil karir para prajurit ini terdampak akibat ulah istrinya, pun dianggap tak relevan. Sebab, sejak awal seorang perempuan menikah dengan anggota TNI mereka sudah dengan sadar tahu memiliki keterikatan langsung dengan organisasi TNI. Sehingga gerak gerik kehidupan pribadi juga bersangkutan dengan TNI.

"Menjadi istri prajurit kemudian juga memiliki jabatan. Jadi misalnya seperti komandan Kodim di Kendari itu istri komandan Kodim jabatannya adalah ketua cabang persatuan istri prajurit Angkatan Darat yang memiliki anak buah juga jadi sejak mereka menikah," pungkas Andika.

Diberitakan sebelumnya, pekan lalu, 2 orang istri anggota TNI AD diduga telah mengunggah konten bernada provokatif terkait insiden tersebut. Akibatnya sang suami juga harus terkena sanksi. Sampai dengan hari ini, jumlah tersebut bertambah menjadi 7 orang.

"Sampai dengan hari ini Angakatan Darat sudah memberikan sanksi kepada 7 orang total anggota TNI Angkatan Darat," kata KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa di Mabes AD Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (15/10).

Tambahan 5 anggota TNI ini yakni dari Korem Padang dengan jabatan Prajurit Kepala berpangkat Tamtama. Dari Kodim Wonosobo berpangkay Kopral Dua, dari Kodim Banyumas berpangkat Sersan Dua, dari Korem Palangkaraya berpangkat Sersan Dua, dan Kodim Muko-Muko berpangkat Kapten.

Andika menjelaskan, dari total 7 anggota yang disanksi, 6 diantaranya terdampak dari kelakuan istrinya yang mengunggah konten bernada provokatif. Sedangkan 1 orang lainnya merupakan anggota TNI AD sendiri.