Gedungnya Diubah Jadi Nama Istana Tikus, DPR Pastikan Perbaiki Kinerja

Petugas pemadam kebakaran menyemprotkan cairan disinfektan di area Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Minggu (9/8/2020). Penyemprotan tersebut dalam rangka persiapan rapat paripurna terbuka DPR RI tahun 2020 dengan acara pidato kenegaraan Presiden RI juga sebag

JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno merespons perihal penyebutan Gedung DPR RI pada aplikasi pencarian lokasi yakni Google Maps. Sebab, seharusnya nama gedung tempat berkumpulnya para wakil rakyat terpilih dari berbagai partai politik itu adalah Gedung DPR RI atau Gedung MPR/DPR/DPD RI.

Namun, sejumlah titik di Gedung DPR/MPR itu diubah penyebutannya menjadi Tempat Dajjal Turun, Gedung Penipu Rakyat, DPR Mata Duitan, Budidaya Koruptor, Peternakkan Tikus, Jasa Jual Pulau, hingga Istana Tikus.

Eddy Soeparno yang juga menjabat Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Amanat Nasional (PAN) itu memastikan akan memperbaiki kinerja parlemen. Tak dipungkiri, berdasarkan hasil survei, DPR RI mengalami kemerosotan kepercayaan publik.

"Perihal nama gedung DPR di Google Maps diubah dengan kata yang berkonotasi negatif, saya memilih untuk terus memperbaiki kinerja agar kepercayaan rakyat terhadap DPR perlahan meningkat," kata Eddy dalam cuitan pada akun media sosial Twitter, Rabu (5/7).

Elite PAN itu mengimbau rekannya di DPR tidak marah dengan respons publik tersebut. Menurutnya, DPR harus segera memperbaiki kinerjanya agar kembali meraih kepercayaan publik.

"Tidak perlu marah, mari fokus berbenah," tegas Eddy.

Berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia DPR hanya meraih kepercayaan publik 68,5 persen. Sementara partai politik 65,3 persen.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanudin Muhtadi menjelaskan, kepercayaan publik pada angka 60 persen itu belum cukup baik. Karena itu, untuk bisa dikatakan aman, parpol dan DPR harus bisa meningkatkannya hingga di angka 70 persen. 

"Kalau 60-an, di kampus itu nilainya masih C," ucap Burhanudin secara virtual, Minggu (2/7).

Burhanudin menyebut peningkatan kepercayaan publik pada lembaga demokrasi sangat penting. Sebab, hal itu menjadi salah satu tolok ukur kepercayaan publik pada sistem demokrasi itu sendiri. 

Jika lembaga politik gagal mencerminkan kehendak demokrasi, maka kepercayaan publik pada demokrasi menurun. 

"Jika publik percaya lembaga bisa menjalankan kinerjanya, maka bisa semakin meningkat kepercayaannya," pungkasnya.