Nilai Anggaran Fantastis, PSI Minta Anies Lakukan Evaluasi RAPBD 2018

JawaPos.com - Dengan telah ditetapkannya nilai RAPBD DKI Jakarta 2018 sebesar Rp 77,1 triliun oleh Pemprov dan DPRD ibu kota, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menganggap sudah ada kedamaian antara Gubernur Anies Baswedan dan Wagub Sandiaga Uno dengan dewan setempat.

Atas dasar itu PSI DKI Jakarta akan mengawal penyusunan anggaran lewat platform berbasis data bernama kawaljakarta.id.

Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta Rian Ernest mengungkapkan, dari hasil penelusurannya dari RAPBD 2018 itu kenaikan anggaran terbesar terdapat pada Sekretariat DPRD senilai Rp 346,5 miliar. Padahal, sebelum masuk dalam fase pembahasan dengan anggota dewan, anggaran yang diajukan hanya sebesar Rp 226,1 miliar.

“Dalam menyikapi potensi ketidakefisiensian penyusunan anggaran ini, PSI Jakarta meminta Gubernur Anies Rasyid Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Salahuddin Uno untuk kembali evaluasi RAPBD 2018. Mencermati lagi pos-pos anggaran agar jangan sampai uang rakyat terpakai tidak jelas dan tidak efektif," ujar Rian, Selasa (21/11).

Menurutnya, lagi-lagi angka itu adalah terbesar sejak tiga tahun terakhir anggaran sekretariat dewan. "Tahun 2016 lalu misalnya, anggaran sekretariat DPRD diketok dengan nilai Rp 115,05 miliar. Sedangkan, satu tahun lalu pemprov DKI sepakat menggelontorkan Rp 129,3 miliar untuk kebutuhan anggota dewan," lanjutnya.

Beberapa pos yang signifikan naik dan memiliki potensi inefesiensi anggaran adalah senilai Rp 107,7 miliar untuk kunjungan kerja, Rp 620 juta untuk renovasi kolam, Rp 542,8 juta untuk pemeliharaan kendaraan, dan Rp 571 juta untuk pengelolaan website.

Selain itu, terdapat mata kegiatan Penunjang Kehadiran Rapat bagi Pimpinan Rapat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp 16 miliar yang baru muncul saat pembahasan dengan DPRD.

Sikap berdamai ini, lanjut Rian, tak elok jika harus ditukar dengan penambahan pos-pos kegiatan yang berimbas pada semakin membengkaknya anggaran DKI. Sementara itu, Pemprov sendiri masih berpikir keras untuk mencari solusi defisit penganggaran tahun depan.

"Ditambah lagi, masih adanya tantangan besar bagi pemerintah ibu kota untuk mencapai target pendapatan yang dalam tiga tahun terakhir tak pernah sampai hasil maksimal," kata dia lagi.

Saat ini, yang jauh lebih penting adalah masih banyak kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi seperti kestabilan harga kebutuhan bahan pokok, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan perumahan yang layak.

Evaluasi anggaran, sambungnya, tentu belum terlambat. Pemerintah masih bisa menghitung kembali pos anggaran yang kurang prioritas agar bisa mengurangi defisit anggaran yang saat ini masih dihadapi Jakarta.

Tak hanya sebatas penyisiran program dan kegiatan, tapi Gubernur dan Wakil Gubernur pilihan rakyat ini harus dengan teliti juga mengecek kesesuaian komponen, koefisien pengali, volume, dan harga satuan dengan kebutuhan yang sebenarnya diperlukan oleh para satuan perangkat dinas tersebut.

Rian berharap, masyarakat juga turut aktif mengawasi proses anggaran dengan membuka situs website resmi Pemprov DKI apbd.jakarta.go.id dan memberikan masukan konstruktif bagi pemerintah lewat platform kawaljakarta.id. "Tak ada yang salah untuk menjadi manusia yang lebih peduli. Demi Jakarta yang lebih baik," pungkasnya.