Menkes Jawab Keresahan Guru Besar FKUI, Sediakan Waktu untuk Diskusi Bersama

JawaPos.com – Protes Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) terkait sistem pendidikan kedokteran dan layanan kesehatan, mendapat tanggapan dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Menurutnya apa yang dilakukan kementeriannya merupakan trasnformasi kesehatan yang berpihak pada 280 juta rakyat Indonesia. Budi juga menuturkan jika hubungan dengan guru besar kedokteran cukup baik. Ini terbukti dengan adanya pertemuan dengan guru besar kedokteran anak pada malam setelah aksi protes FKUI pada Jumat lalu (16/5). 

“Kementerian Kesehatan dimandatkan untuk melakukan transformasi kesehatan,” kata Budi. Dia menyinggung apa yang dilakukan kementeriannya berbasis kepentingan masyarakat. 

Budi menekankan bahwa stakeholder di sektor kesehatan terdiri dari banyak pihak. Sehingga dalam melakukan transformasi ini terjadi ketidaknyamanan beberapa stakeholder. Apalagi yang menjadi keutamaan adalah kepentingan masyarakat. 

“Kemenkes sangat membuka diri kalau ketidaknyamanan ini terjadi untuk berkomunikasi,” tuturnya. Dia mencontohkan saat penyusunan UU Nomor 17 Tahun 2023 telah mendengarkan partisipasi publik. Budi menyebutkan ada ribuan masukan yang sudah dilist. 

“Kebijakan sekarang juga melibatkan guru besar Universitas Indonesia,” imbuhnya. Dia mencontohkan kebijakan skrining bayi baru lahir. Kebijakan ini dilakukan dalam dua tahun terakhir dan dapat mencakup 2,3  juta bayi yang sudah dilakukan skrining. “Kami memahami mungkin ada kelompok yang belum terwadahi tapi kami membuka diri,” katanya. 

Budi juga menceritakan pada Jumat malam, dia bertemu dengan lima guru besar kedokteran spesialis anak. “Untuk mendengarkan masukan mereka,” bebernya. Dia menyadari bahwa transformasi kesehatan mengubah pola kebijakan Kemenkes.

Sebelumnya perwakilan Guru Besar FKUI Siti Setiati menyatakan keprihatinan mendalam atas kebijakan kesheatan dan pendidikan kedokteran dari Kemenkes. Dia yang mewakili dokter dan akademisi kedokteran FKUI menyebut kebijakan tersebut dapat menurunkan mutu pendidikan dokter dan dokter spesialis. Kebijakan ini juga dapat berdampak langsung pada kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di Indonesia. 

Selain melakukan seruan, ada 121 guru besar FKUI yang bersurat kepada Presiden Prabowo Subianto. Salah satu yang menjadi sorotan adalah hilangnya independensi kolegium yang bisa berdampak pada objektivitas penentuan standar dan kompetensi profesi dokter.