Kendala Pengendalian Kanker di Indonesia, dari Minimnya Case Center di Daerah hingga Tenaga Kesehatan yang Terbatas

JawaPos.com - Kanker termasuk pada salah satu penyakit yang paling berbahaya di dunia. Alhasil, pemerintah memiliki Rencana Kanker Nasional 2024-2034 untuk tunjukan komitmen dan langkah dalam pengendalian kanker.

Rencana pemerintah juga sejalan dengan rekomendasi WHO, sekaligus menegaskan semakin kuatnya komitmen pemerintah dalam menanggulangi salah satu penyakit katastropik ini.

Sayangnya, tantangan besar masih muncul, seperti kesenjangan implementasi di berbagai daerah. Persoalan tersebut meliputi keterlambatan diagnosis akibat fasilitas pelayanan dan akses yang belum merata, sehingga menyebabkan tingginya penemuan kanker stadium lanjut pada tahap awal diagnosis. 

Hal ini disebabkan pula oleh minim atau tidak adanya case center yang biasa menjadi sarana pelayanan secara multidisiplin tim. Alhasil, pengendalian dan pengobatan penyakit seperti kanker tidak bisa dilakukan dengan maksimal di daerah-daerah tertentu. 

Menanggapi hal ini, dr. Arry Harryanto, spesialis penyakit dalam sub spesialis hematologi onkologi medik sekaligus founding father RS Kanker Dharmais, menekankan bahwa multidisiplin itu sejatinya sangat lah penting. Setiap rumah sakit diharuskan memiliki hal tersebut agar pelayanan menjadi maksimal. 

“Untuk tes stadium (kanker) kan mesti diperiksa oleh dokter. internis dong. Apa sudah sampai dimana aja dia?. Kan mesti ada dokter-dokter dari ujung rambut sampai ujung kaki kan?, kanker itu bisa menjalar kemana aja kan? Jadi mesti ada orang yang bisa memeriksa dari ujung rambut sampai ujung kaki,” jelas dr. Arry pada diskusi ROICAM ke-12 di Kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (27/9).

“Kemudian ahli penyakit dalam itu juga mesti dibantu oleh ronsen dan sebagainya kan?, kemudian kalau dikasih obat, obatnya itu banyak efek sampingannya. Bisa merusak jantung, ginjal, paru, hati, sehingga organ-organ lain mesti diperiksa, harus ke laboratorium, jadi mau nggak mau harus multidisiplin,” imbuhnya.

Dia menjelaskan, idealnya rumah sakit harus mempunyai beragam ahli seperti ahli bedah, ahli radiologi, hingga ahli penyakit dalam. Berbagai macam pemeriksaan seperti CT Scan pun harus dimiliki.

Meski begitu, jika suatu rumah sakit tak memiliki kelengkapan itu, mereka bisa mengirimkan pasien ke rumah sakit lain yang mempunyai spesialisasi tersebut. Hal ini juga dinamakan multidisiplin.

Solusi lainnya, pihak rumah sakit bisa juga berinvestasi dan mengundang sejumlah dokter dari berbagai disiplin. Sebab, ketika berbagai disiplin sudah lengkap, pengobatan bisa dilakukan dengan maksimal. “Kalau itu sudah lengkap, kita bisa memulai pengobatan dan itu namanya multidisiplin. Supaya tepat guna, hasil guna,” jelasnya.

Di sisi lain, tantangan lain untuk mengatasi pengendalian kanker yakni kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya deteksi dini kanker. Kendala lainnya lagi yakni pembiayaan kanker yang tergolong berbiaya besar dan belum semua lini terapi dapat ditanggung oleh skema pembayaran yang ada saat ini. 

Selain itu, jumlah dan distribusi tenaga kesehatan yang bergerak di bidang onkologi seperti Konsultan Hematologi Onkologi Medik (KHOM) masih terbatas pada 188 dokter per September 2025, dengan prediksi penambahan hanya di angka 150-250 orang dalam 5 tahun ke depan. Berbagai kendala ini berpotensi memperlebar jarak antara strategi dan realisasi di lapangan.

Oleh karena itu, strategi untuk mengatasi hal ini yakni dengan memperluas penyediaan dokter-dokter spesialis penyakit dalam yang tertarik di bidang onkologi agar pelayanan bisa lebih menjangkau sampai perifer.