Cegah Stunting Mulai dari Desa, BKKBN Memaksimalkan Bonus Demografi Indonesia

JawaPos.com - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mencetuskan program desa bebas stunting (De’Best) guna meningkatkan praktik pengasuhan yang baik dalam 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) di desa/kelurahan.

Dilansir dari Indonesia.go.id pada Kamis (23/11), hadirnya De’Best adalah untuk menurunkan angka stunting secara signifikan di suatu desa/kelurahan.

Program tersebut didukung dengan anggaran yang tercantum dalam dokumen perencanaan program dan anggaran desa/kelurahan dan membantu warga mencari inovasi untuk pembangunan di desa/kelurahan.

Salah satu alasan penting yang melatarbelakangi kehadiran program tersebut, di antaranya sulitnya akses akta kelahiran maupun jaminan kesehatan bagi anak di bawah usia dua tahun (baduta).

Di samping itu, belum semua baduta mendapatkan pengasuhan bersama dari kedua orang tuanya dan menerima pemantauan pertumbuhan dan perkembangannya.

Program De’Best selaras dengan upaya pemerintah demi meraih kesuksesan dari bonus demografi dengan memaksimalkan investasi sejak dini melalui pencegahan stunting.

“Berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, masyarakat tidak hanya sehat raganya, tetapi juga sehat jiwa dan mentalnya. Ketika stunting masih tinggi, akan memengaruhi yang lain, salah satunya indeks pembangunan manusia,” kata Kepala BKKBN Hasto Wardoyo.

Baca Juga: Ganjar-Mahfud Siapkan Program Perbaikan Gizi untuk Ibu Hamil, Targetkan Angka Stunting di Bawah 9 Persen

Perkembangan sumber daya manusia di Indonesia masih tertinggal jauh apabila dibandingkan dengan negara lain. 

Hasto menyebutkan pertumbuhan dan perkembangan manusia atau disebut human capital index Indonesia saat ini berada di urutan ke-96, menurut Bank Dunia (data 2020).

“Masalah kesenjangan stunting ini masih tinggi dan memengaruhi kualitas sumber daya manusia, sehingga ini menjadi program prioritas. Kita tidak boleh rendah diri, namun harus sadar betul stunting menggerus kecerdasan intelektual dan menurunkan IQ,” ujar Kepala BKKBN.

Dengan demikian, BKKBN bersama Asosiasi Dinas Kesehatan (Adinkes) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) terus berkolaborasi dan memberikan apresiasi kepada pegiat desa yang berinovasi pencegahan stunting.

Sebanyak 20 desa dinobatkan sebagai Desa Bebas Stunting 2023 oleh Adinkes. Hasto Wardoyo menyatakan bahwa prestasi tersebut diberikan kepada desa dengan upaya yang konsisten serta membuat inovasi berdampak pada penurunan kejadian stunting di wilayahnya.