Suharyanto Dicopot dari Kepala BNPB Usai Adiknya jadi Tersangka, Ini Kata KPK 

JawaPos.com - Juru Bicara KPK Budi Setyanto menyatakan bahwa pergantian jabatan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dari Letjen Suharyanto kepada Letjen Kristomei Sianturi adalah hak prerogatif Presiden.

Hal itu ia sampaikan usai KPK menetapkan lima orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan BPNPB di era Suharyanto, termasuk adiknya.

"Terkait dengan pergantian tersebut itu adalah hak prerogatif bapak Presiden," ujar Budi kepada wartawan, Kamis (15/10).

Ia memastikan bahwa setelah menetapkan tersangka, pihaknya akan melakukan sejumlah upaya lain untuk mengungkap kasus agar terang benderang.

"Tentu upaya-upaya paksa berikutnya pada tahap penyidikan akan terus dilakukan baik itu kegiatan penggeledahan ataupun kegiatan lain termasuk pemanggilan para saksi," ungkapnya.

Saat ditanya apakah Suharyanto termasuk dalam daftar saksi yang akan diperiksa dalam kasus ini, Budi tak menjawab tegas.

Sebelumnya, sebanyak lima tersangka dalam kasus korupsi yang diamankan Komisi Pemberatantasan Korupsi (KPK) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT), keluar dari Gedung Merah Putih KPK, Rabu (14/10) sore.

Lima tersangka itu sebelumnya diamankan bersama 14 orang lainnya termasuk Sekretaris Utama (Sestama) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Baca Juga:DPR Desak Koruptor Dana Bencana BNPB Dihukum Berat, Minta KPK Tak Tebang Pilih 

Pantauan JawaPos.com di lokasi, para tersangka mengenakan rompi oranye dikawal penyidik KPK turun dari ruang penyelidikan dan meninggalkan gedung KPK sekitar pukul 16.49 WIB.