Ahli: Sprindik Febrie Adriansyah Tanpa Tanda Tangan Dirdik Jampidsus Cacat Hukum

JawaPos.com - Pakar hukum tata negara Universitas Tarumanagara (Untar), Prof. Rasji menyebut surat perintah penyidikan (sprindik) Febrie Adriansyah berpotensi cacat hukum.

Sebab, surat itu tidak ditandatangani oleh Direktur Penyidikan (Dirdik) pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung. 

Rasji dihadirkan oleh tim hukum Tim hukum eks Jampidsus Febrie Adriansyah dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Kamis (20/8). 

Langkah praperadilan itu diajukan Febrie Adriansyah untuk mempersoalkan status penetapan tersangka dan penggeledahan atas kasus hukum yang menjeratnya.

Baca Juga:Tak Persoalkan Penyitaan Uang dan 74 Kg Emas, Febrie Adriansyah Minta Barang Pribadi Dikembalikan

Rasji dalam kesaksiannya menjelaskan bahwa Sprindik yang tidak ditandatangani Dirdik Jampidsus tidak sesuai dengan ketentuan internal lembaga.

Menurut dia, kondisi tersebut dapat membuat sprindik tidak memiliki kekuatan hukum atau dikategorikan sebagai tindakan administratif yang cacat.

Dalam persidangan, kuasa hukum Febrie, Febri Diansyah, meminta penjelasan Rasji mengenai kewenangan penandatanganan sprindik.

Wewenang itu diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-009/A/JA/01/2011 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus.

Febri kemudian menunjukkan Pasal 66 dalam peraturan tersebut yang mengatur kewenangan Direktur Penyidikan dalam menandatangani sprindik.

Baca Juga:Kubu Febrie Adriansyah Hadirkan 4 Ahli dalam Sidang Lanjutan Praperadilan Melawan Polri

Menanggapi pertanyaan tersebut, Rasji menjelaskan bahwa kewenangan Dirdik bersumber dari pembagian tugas dan wewenang yang diatur dalam UU Kejaksaan.