Al A’raf Desak Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Tak Berhenti pada Aktor Lapangan

JawaPos.com - Ketua Badan Pengurus Centra Initiative, Al A’raf, mendorong pengusutan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis hak asasi manusia (HAM), Andrie Yunus, dilakukan hingga ke level komando tertinggi. Ia menegaskan, pengungkapan kasus ini tidak boleh berhenti hanya pada empat aktor lapangan.

Sejauh ini, terdapat empat aktor lapangan dari Bais TNI yang diduga melakukan penyiraman air keras. Mereka di antaranya berinisial NDP, SL, BHW, dan ES.

Hal tersebut disampaikan Al A’raf dalam diskusi publik bertema “Relasi Strategis Kementerian Pertahanan dan BAIS TNI dalam Desain Intelijen Nasional: Garis Koordinasi, Kelembagaan, dan Perlindungan HAM di Indonesia” di Jakarta, Kamis (9/4).

“Saya melihat ada gejala state terrorism. Pertanyaannya, sejauh mana keterlibatan itu? Apakah hanya sebatas empat orang tersebut, atau ada pihak lain yang lebih tinggi?” kata Al A’raf.

Ia menjelaskan, jika dicermati lebih dalam, kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus tidak mungkin hanya melibatkan empat aktor lapangan yang diduga berasal dari BAIS TNI. Menurutnya, tidak ada operasi intelijen yang berjalan tanpa struktur atau rantai komando yang jelas.

“Saya tidak yakin empat orang itu memiliki motif pribadi terhadap Andrie Yunus. Mereka tidak punya kepentingan langsung terhadap kerja-kerja publik yang dilakukan Andrie. Justru pihak yang memiliki motif adalah apa yang saya sebut sebagai state terrorism,” ucapnya.

Al A’raf menilai, dugaan tersebut berkaitan dengan aktivitas advokasi yang dilakukan Andrie Yunus, seperti advokasi RUU TNI dan pendampingan korban pelanggaran HAM. Karena itu, ia menegaskan bahwa Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI patut dimintai pertanggungjawaban hingga ke level komando yang lebih tinggi.

“Menurut saya, itu harus diperiksa,” tegasnya.

Sementara itu, pakar militer dan geopolitik, Connie Rahakundini Bakrie, menegaskan bahwa intelijen strategis seharusnya tidak hanya menjadi alat pertahanan negara, tetapi juga berfungsi sebagai penjaga demokrasi dan hak asasi manusia.