KPK Tetapkan Tersangka Baru dalam Kasus Korupsi Bansos 2020, Begini Respons Mensos Gus Ipul

JawaPos.com - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf angkat bicara soal perkembangan kasus dugaan korupsi bansos di Kementerian Sosial (Kemensos) pada 2020 yang tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia menegaskan, hal itu tak boleh terulang kembali. 

Dia menekankan, jajaran Kemensos harus belajar dari pengalaman. Sehingga, kejadian serupa tak kembali terjadi. 

"Ya, itu menjadi bagian dari pelajaran penting untuk Kementerian Sosial. Pengalaman yang tidak baik jangan sampai terulang dan terjadi lagi," tegasnya ditemui di sela acara pembekalan kepala sekolah dan guru Sekolah Rakyat di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Profesi (Pusdiklatbangprof) Margaguna, Jakarta, Selasa (19/8).

Komitmen ini pun telah diikrarkan olehnya dan Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono. Keduanya berjanji tidak akan mengajak jajarannya untuk melakukan penyelewengan. Baik itu terkait bansos maupun program unggulan Kemensos seperti Sekolah Rakyat. 

"Kami sudah berkomitmen tidak akan mengintervensi (pengadaan, red), tidak akan mengajak (melakukan penyelewengan, red), dan tidak akan memberikan peluang kepada siapapun untuk terjadinya penyelewengan di lingkungan Kementerian Sosial," tegas menteri yang akrab disapa Gus Ipul tersebut.

Sebagai informasi, KPK telah menetapkan tiga orang dan dua korporasi sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi bansos untuk Program Keluarga Harapan (PKH) di Kemensos tahun anggaran 2020. Bansos tersebut kemudian dibagikan dalam rangka bantuan untuk masyarakat yang terdampak Covid-19.

Selain penetapan status tersangka baru, KPK juga melakukan pencegahan terhadap empat orang. Yakni, Komisaris Utama PT Dosni Roha, Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo (BRT); Direktur Operasional DNR Logistics tahun 2021 -2024 Herry Tho (HT); Dirut DNR Logistics tahun 2018-2022 Kanisius Jerry Tengker (KJT); dan Staf Ahli Menteri Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial Kemensos, Edi Suharto (ES). Dalam kasus ini, kerugian negara diduga mencapai Rp 200 miliar.