KPK Panggil Bupati Penajam Paser Utara Terkait Dugaan Penerimaan Gratifikasi Rita Widyasari

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap Bupati Penajam Paser Utara, Mudyat Noor, pada Kamis (15/5). Mudyat Noor dipanggil tim penyidik KPK, dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk kepentingan penyidikan kasus dugaan penerimaan gratifikasi yang menjerat mantan Bupati Kutai Kertanegara (Kukar), Rita Widyasari.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, atas nama MN Bupati Penajam Paser Utara," kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (15/5).

Meski demikian, Budi belum menjelaskan secara rinci apa yang akan didalami penyidik KPK terhadap Mudyat Noor. Pemeriksaan terhadap Mudyat Noor kali ini merupakan yang kedua kali, setelah diperiksa pada Selasa (29/4).

Adapun, KPK menjerat mantan Bupati Kukar Rita Widyasari dan tim suksesnya Khairudin atas tiga kasus korupsi, yakni suap, gratifikasi dan pencucian uang.

Dalam kasus suap, Rita diduga menerima suap sebesar Rp 6 miliar dari Direktur Utama PT Sawit Golden Prima, Hery Susanto Gun alias Abun untuk keperluan inti dan plasma perkebunan kelapa sawit PT Sawit Golden Prima di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman.

Sementara, dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi, Rita dan Khairuddin diduga menerima gratifikasi senilai Rp 436 miliar terkait dengan sejumlah proyek di Kabupaten Kukar selama menjabat sebagai Bupati Kukar periode 2010-2015 dan 2016-2021.

Rita dan Khairudin sebelumnya telah divonis bersalah atas kasus suap dan gratifikasi ini. Rita dihukum 10 tahun pidana penjara dan denda Rp 600 juta subsider enam bulan kurungan, sementara Khairudin dihukum delapan tahun pidana penjara dan denda Rp 300 juta subsider enam bulan kurungan.

Dalam pengembangan kasus dugaan gratifikasi dan suap, Rita dan Khairudin kembali ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Keduanya diduga telah mencuci atau menyamarkan Rp 436 miliar yang diterima mereka terkait fee proyek, fee perizinan, dan fee pengadaan lelang barang dan jasa dari APBD selama Rita menjabat sebagai Bupati Kukar.

Penyamaran ini dilakukan keduanya dengan membelanjakan sejumlah aset dan barang menggunakan nama orang lain. Dalam mengusut kasus pencucian uang ini, tim penyidik telah menyita sejumlah aset dan barang mewah Rita yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi.