KPK Hormati Langkah Endar Priantoro yang Laporkan Firli Bahuri ke Ombudsman

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghormati langkah mantan Direktur Penyelidikan KPK Brigjen Pol Endar Priantoro yang melaporkan Ketua KPK Firli Bahuri, Sekjen KPK Cahya Hardianto Harefa dan Kepala Biro SDM KPK Zuraida Retno Pamungkas ke Ombudsman RI. Pelaporan itu buntut pemecatan Endar Priantoro dari jabatan Direktur Penyelidikan KPK.

Aduan yang dibawa Endar ke Ombudsman RI setelah sebelum melaporkan Firli Bahuri dan Cahya Hardianto Harefa ke Dewan Pengawas KPK. Endar tak terima dirinya dipecat dari jabatan Direktur Penyelidikan KPK.

"Tentu KPK sangat menghormati upaya pelaporan dimaksud. Kami juga berharap masyarakat nantinya tidak cepat menyimpulkan sendiri terkait hasil tindak lanjut laporan dimaksud," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (18/4).

Ali menyatakan, pihaknya menghargai tugas pokok dan fungsi Ombudsman RI dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dalam Pemerintahan Pusat dan Daerah.

"Kami juga ingin sampaikan bahwa KPK saat ini bekerja sepenuhnya mematuhi segala aturan hukum yang berlaku," ucap Ali.

Juru bicara KPK bidang penindakan ini mengklaim, pemecatan Endar dari jabatan Direktur Penyelidikan sudah sesuai aturan dan tidak dipaksakan. Ia pun memastikan, pemberhentian itu tidak melanggar hukum.

"Untuk itu penting kami sampaikan bahwa selesainya masa tugas Direktur Penyelidikan KPK tentu telah sesuai dengan ketentuan dan tidak melanggar asas-asas hukum administrasi yang berlaku," tegas Ali.

Sebelumnya, Endar Priantoro menduga terdapat perbuatan malaadministrasi dalam pemberhentian dirinya yang dilakukan Pimpinan KPK. Menurutnya, maladministrasi tersebut dalam bentuk perbuatan melawan hukum, melampaui kewenangan, penggunaan wewenang untuk tujuan lain, serta pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Endar menilai ada intervensi terhadap independensi penegakan hukum yang terus berulang melalui pola yang sama. Hal ini tercermin dari pemberhentian atau pemecatan terhadap pihak yang berupaya menegakkan hukum dan melakukan pemberantasan korupsi.

"Kami sudah serahkan seluruh dokumen terkait dengan pembuktian yang menjadi objek pengaduan kami," ucap Endar di kantor Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta, Senin (17/4).

Oleh karena itu, Endar meminta Ombudsman melakukan fungsi, tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI serta UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dengan menyatakan secara jelas dan nyata terdapat perbuatan malaadministrasi terhadap status kepegawaiannya.

"Permintaan khusus kami kepada Ombudsman, seandainya ada malaadministrasi, kami harapkan ada pembatalan SK (Surat Keputusan tentang pemberhentian dengan hormat) tersebut," pungkas Endar.