Bupati Kepulauan Meranti Diduga Minta Setoran UP dan GU 10 Persen Per Organisasi Perangkat Daerah

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi dikabarkan (KPK) menangkap Bupati Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, Muhammad Adil. Tak hanya Muhammad Adil, dalam operasi senyap yang dilakukan di Bumi 'Tanah Jantan' tersebut, turut juga diamankan sejumlah pihak lain dan barang bukti uang ratusan juta.

Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil. (ISTIMEWA/RIAU POS)

Berdasarkan informasi yang dihimpun JawaPos.com, penyebab ditangkapnya orang nomor satu di Kepulauan Meranti tersebut, dilakukan karena yang bersangkutan melakukan dugaan tindak pidana korupsi dalam bentuk pemerasan.

Adapun, para korban adalah para pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) setempat yang menjadi bawahan Muhammad Adil.

Diduga, Muhammad Adil meminta setoran UP (uang persediaan) dan GU (ganti uang persediaan) sebesar 10 persen per organisasi perangkat daerah (OPD). Uang pemerasan tersebut, diterima sang bupati melalui ajudannya. 

Diduga, pemberian uang tersebut bukan yang pertama kalinya, sehingga tim meyakini sang bupati telah melakukan tindak pidana korupsi dalam bentuk pemerasan.

Terpisah, Terkait adanya OTT ini, Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK Ali Fikri, membenarkanya.

"Benar, tadi malam, (6/4) tim KPK berhasil lakukan tindakan tangkap tangan terhadap beberapa pihak yang sedang melakukan korupsi di Kabupaten kepulauan Meranti Riau," kata Ali kepada wartawan di Jakarta, Jumat (7/4).

Ali menambahkan, usai dilakukan penangkapan, para pihak ini tengah menjalani pemeriksaan intensif, guna ditentukan status hukumnya dalam waktu 1x24 jam.

"Saat ini tim KPK masih bekerja. Terus kami kumpulkan bahan keterangan dari beberapa pihak. Setelahnya pasti kami sampaikan lengkap hasil kegiatan tersebut sebagai bagian keterbukaan informasi KPK kepada masyarakat," tukas Ali.