Dugaan Rasuah di Garuda Terkait Pengadaan Pesawat ATR 72-600

JawaPos.com – Menteri BUMN Erick Thohir mencium indikasi korupsi dalam pengadaan pesawat ATR 72-600 di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Kemarin (11/1) dia melaporkan dugaan korupsi itu ke Kejaksaan Agung (Kejagung).

Berdasar audit investigasi tersebut, Erick memastikan bahwa data-data yang menunjukkan indikasi korupsi itu valid. ”Dalam proses pengadaan pesawat terbangnya, leasing-nya itu ada indikasi korupsi,” ungkap dia. Kali ini yang bermasalah adalah leasing pesawat ATR 72-600. ”Tentu juga kami serahkan bukti-bukti audit investigasi,” sambungnya.

Audit investigasi itu, kata Erick, dilakukan Kementerian BUMN bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Meski yang dilaporkan ke jaksa agung kemarin hanya terkait dengan pesawat ATR 72-600, tidak tertutup kemungkinan ada pengembangan ke pesawat lainnya. Sebab, indikasi tersebut tidak hanya tampak pada pengadaan pesawat ATR 72-600, tetapi juga pada pengadaan pesawat yang lain.

Erick tegas menyatakan bahwa penyelesaian masalah dengan lessor tidak akan terganggu penegakan hukum oleh Kejagung. Menurut dia, pihaknya sudah memetakan setiap masalah di Garuda Indonesia. Masalah dengan lessor yang terindikasi korupsi, jelas dia, dipisahkan dari masalah sewa pesawat yang terlalu mahal. ”Kami juga tidak mau, misalnya, mengambil keputusan sapu bersih yang akhirnya tidak membuat penyelesaian (masalah) Garuda secara menyeluruh,” terangnya.

Sementara itu, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyatakan bahwa pihaknya sangat mungkin mengembangkan laporan dari menteri BUMN tersebut. ”Insya Allah tidak akan berhenti di sini. Akan kami kembangkan sampai Garuda ini bersih,” tegas dia.

Tanpa menyebut nama, Burhan (sapaan Sanitiar Burhanuddin) mengatakan, kasus dugaan korupsi yang dilaporkan Erick kemarin terjadi pada era kepemimpinan pejabat Garuda Indonesia berinisial ES. Pejabat itu kini masih berada di dalam tahanan. Merujuk pernyataan tersebut, ES adalah Emirsyah Satar. Dia saat ini dipenjara karena kasus suap pembelian mesin pesawat dan pencucian uang. Kasus itu ditangani KPK. ”Untuk ATR 72-600 ini (kasus dugaan korupsi terjadi di, Red) zaman ES. Dan ES sekarang masih dalam tahanan,” terang dia.

Penanganan kasus dugaan korupsi tersebut juga terkait dengan penyelidikan terhadap Garuda Indonesia yang dilaksanakan Kejagung sejak tahun lalu. Berdasar informasi dari Pusat Penerangan Hukum (Puspenkum) Kejagung, surat perintah penyelidikan kasus itu terbit sejak 15 November 2021 dengan nomor Print-25/F.2/Fd.1/11/2021.

Kejagung menyelidiki dugaan korupsi mark-up penyewaan pesawat oleh Garuda Indonesia dengan masa perjanjian kerja sama sejak 2013 sampai saat ini. Selain mark-up penyewaan pesawat, Kejagung menyelidiki manipulasi data dalam laporan penggunaan bahan bakar pesawat.

Terpisah, Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menanggapi langkah penyelidikan dari Kejagung mengenai indikasi korupsi pengadaan pesawat yang terjadi beberapa tahun lalu di Garuda. ”Kami tentunya memastikan akan mendukung penuh penyelidikan tersebut dan akan menindaklanjuti setiap keperluan penyelidikan yang disampaikan sebagai bagian dari upaya penegakan good corporate governance (GCG),” ujar dia kemarin.

Irfan menambahkan, Garuda sangat mendukung setiap upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas perusahaan dalam setiap aktivitas bisnisnya. ”Misi transformasi perusahaan yang tengah kami jalankan saat ini adalah menjadikan Garuda sebagai entitas bisnis yang sehat. Tidak hanya dari sisi kinerja keuangan dan operasional, akan tetapi turut ditunjang oleh fondasi tata kelola perusahaan yang juga sehat,” tegasnya.