Anies Minta Karyawan yang Dipaksa Masuk Kantor Saat PPKM Darurat Lapor

JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta karyawan perusahaan yang bekerja pada sektor non esensial dan kritikal, yang dipaksa tetap masuk ke kantor agar melapor ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui aplikasi JAKI. Karena selama penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada 3-20 Juli 2021, ibu kota Jakarta menerapkan work from home (WFH).

“Bagi karyawan yang bekerja di sektor non esensial dan perusahaannya memaksa untuk bekerja, laporkan lewat JAKI. Anda laporkan di situ. Biar nanti tim kita bertindak,” kata Anies di Balai Kota, Jakarta, Senin (5/7).

Anies memastikan, akan menindak tegas perusahaan-perusahaan yang tetap memaksa karyawannya untuk masuk. Padahal saat ini, Jakarta sedang menerapkan PPKM Darurat Jawa-Bali hingga 20 Juli mendatang.

Dia mengajak semua pihak, termasuk para pemilik perusahaan bisa mematuhi aturan WFH 100 persen bagi perusahaan non esensial saat PPKM Darurat diberlakukan. Hal ini harus diterapkan tanpa alasan apapun.

“Kasian para karyawan, kalau pimpinan perusahaannya terus memaksakan mereka harus masuk padahal bukan sektor esensial,” tegas Anies.

Dia mengimbau, setiap perusahaan bisa menaati aturan pemerintah dalam rangka mendukung PPKM Darurat. Terlebih memang, hanya sektor esensial yang memang diizinkan tetap berkegiatan di kantor saat masa pembatasan dilakukan.

“Ini bukan membatasi untuk mengosongkan kota Jakarta untuk membuat lalu lintas menjadi lengang. Ini untuk menyelamatkan. Ini gerakan penyelamatan warga,” imbau Anies.

Pemerintah memang telah menetapkan PPKM Darurat selama kurang lebih tiga pekan yakni sejak 3-20 Juli mendatang. Meski demikian, Pemprov DKI Jakarta menerbitkan aturan bagi warga luar Jakarta yang hendak masuk wilayah ibu kota harus memiliki ibu kota. Pemprov DKI Jakarta akan menerbitkan Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) selama penerapan PPKM Darurat pada 3-20 Juli 2021.

"Pemprov DKI memberlakukan STRP selama PPKM Darurat, 5-20 Juli 2021," ujar Chaidir.

Chaidir menjelaskan, STRP bisa dimiliki warga yang bekerja pada sektor esensial, sektor kritikal, dan perorangan dengan kebutuhan mendesak. Terlebih memang, selama penerapan PPKM Darurat terdapat 63 titik penyekatan pada setiap pintu masuk wilayah ibu kota.

Pekerja sektor esensial yang diperbolehkan mendapat STRP antara lain, meliputi enam sektor umum yaitu komunikasi dan IT, keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, perhotelan non penanganan karantina Covid-19, dan industri orientasi ekspor.

Kemudian sektor kritikal meliputi energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan-minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, obyek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), industri pemenuhan kebutuhan pokok, serta masyarakat.

Baca juga: PPKM Darurat Jawa-Bali, Berikut Titik-titik yang Disekat Jasa Marga

Selain itu, perorangan dengan kebutuhan mendesak adalah warga yang ingin melakukan kunjungan sakit, kunjungan duka/antar jenazah, hamil/bersalin, pendamping ibu hamil/bersalin.

Pelaksana harian (Plh) Kadishub DKI Jakarta ini menuturkan, jika warga telah memenuhi salah satu dari ketiga kategori tersebut, maka bisa mendapatkan STRP dengan melakukan pendaftaran pada situs jakevo.jakarta.go.id.

"Penerbitan STRP maksimal 5 jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap," ungkap Chaidir menandaskan.