Bupati Nganjuk Terjaring OTT KPK Karena Terima Upeti dari Camat

JawaPos.com – Di tengah kontroversi alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih unjuk gigi. Bersama Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, KPK menangkap Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat lewat operasi tangkap tangan (OTT) pada Minggu (9/5).

Penangkapan tersebut diawali laporan masyarakat tentang dugaan suap terkait pengisian jabatan perangkat desa dan camat di Pemkab Nganjuk pada akhir Maret lalu. Tim Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK kemudian menindaklanjuti laporan itu dengan melakukan penyelidikan pada 13 April.

Di sisi lain, pada 16 April, Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) juga memulai penyelidikan dengan objek yang sama. Untuk menghindari tumpang tindih penanganan laporan masyarakat, KPK dan Bareskrim kemudian melakukan koordinasi sebanyak empat kali. ”Dan sepakat dilakukan kerja sama,” kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar.

Dari hasil koordinasi itu, KPK memberikan dukungan berupa informasi dan data kepada tim Bareskrim. Kemudian, pelaksanaan kegiatan di lapangan dilakukan oleh tim gabungan KPK-Bareskrim. Penyelesaian penanganan perkara, termasuk penahanan tersangka, akan dilakukan Dittipidkor Bareskrim Mabes Polri.

Photo

KOLABORASI: Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar (kiri) bersama Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto menjelaskan kegiatan OTT di Pemkab Nganjuk, Jawa Timur, di gedung KPK kemarin (10/5). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)

Lili menjelaskan, sebelum OTT dilakukan, tim gabungan mendapatkan informasi rencana penyerahan uang oleh pihak-pihak yang terkait dengan pengisian jabatan perangkat desa dan camat di Nganjuk pada Minggu (9/5). Selanjutnya, tim gabungan mengamankan empat camat beserta barang bukti uang yang dikumpulkan atas arahan bupati Nganjuk.

”Tim gabungan juga menemukan fakta adanya beberapa dugaan para camat telah menyerahkan sejumlah uang kepada bupati Nganjuk melalui ajudannya,” ungkap mantan komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) itu. ”Selanjutnya, tim gabungan mengamankan bupati Nganjuk untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” imbuh dia.

Direktur Dittipidkor Bareskrim Brigjen Djoko Poerwanto menambahkan, pihaknya menetapkan tujuh orang sebagai tersangka. Rahman ditetapkan sebagai tersangka penerima suap terkait pengisian jabatan di Nganjuk. Empat camat di Nganjuk diduga sebagai penyuap. Yakni, Dupriono (Pace), Edie Srijato (Tanjunganom), Haryanto (Berbek), dan Bambang Subagio (Loceret).

Masih ada dua orang lain yang ditetapkan sebagai tersangka. Yakni, mantan Camat Sukomoro Tri Basuki Widodo dan ajudan bupati M. Izza Muhtadin. Keduanya berperan sebagai perantara suap. Barang bukti yang diamankan, antara lain, uang tunai Rp 647,9 juta; 8 unit telepon genggam; dan 1 buku tabungan Bank Jatim atas nama Tri Basuki Widodo.

Djoko menerangkan, pemberian suap dari camat kepada bupati diduga berkaitan dengan mutasi dan promosi jabatan. Para camat itu diduga memberikan uang guna mengisi jabatan tingkat kecamatan yang mereka inginkan.

Penyidik Dittipidkor, kata Djoko, menerapkan pasal 5 ayat (1) huruf a atau b, pasal 11 dan 12 B UU Pemberantasan Tipikor juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Ancaman hukumannya maksimal 20 tahun. ”Rencananya, tersangka dan barang bukti dirilis di Bareskrim besok (hari ini, Red),” imbuh dia.

Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunjuk Wakil Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi sebagai pelaksana tugas (Plt) bupati. Marhaen akan menggantikan sementara posisi Novi sampai ada putusan hukum tetap.

’’Kami sudah minta agar gubernur menugaskan wakil bupati sebagai Plt bupati,” kata Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik Piliang kemarin (10/9). Penunjukan Plt bupati, lanjut dia, dilakukan agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan. Selain itu, pelayanan publik di Kabupaten Nganjuk tetap dalam kendali dan tidak terganggu.

Sebagaimana pasal 65 UU 23 Tahun 2014, penunjukan Plt dilakukan jika kepala daerah berhalangan. Posisinya secara otomatis digantikan oleh wakil. Jika putusan hukum menyatakan yang bersangkutan bersalah, wakilnya akan dilantik sebagai kepala daerah definitif. Jika dinyatakan tidak bersalah, posisinya bakal dipulihkan.

Ditangkap saat Bukber

Sementara itu, informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Nganjuk, Bupati Novi Rahman Hidayat diduga menginstruksikan pengumpulan uang dalam rekrutmen perangkat desa yang tesnya digelar Kamis (6/5) lalu.

Sebelum dibawa ke Jakarta, Bupati Novi dan enam tersangka lainnya menjalani penyidikan secara maraton di Mapolres Nganjuk. Pantauan Jawa Pos Radar Nganjuk, para tersangka masuk ke Mapolres Nganjuk sekitar pukul 22.00 Minggu.

Baca juga: Membidik Jual Beli Jabatan di Daerah

Penetapan tersangka Bupati Novi dan enam orang lainnya berawal dari OTT terhadap Camat Pace Dupriono di warung sate Pace. Saat itu, dia sedang bersama Kades Sanan Sandiko, Kades Kepanjen Purnomo, dan Kades Joho Jumali.

Keempatnya diamankan sekitar pukul 12.00 Minggu lalu. Dari pengamanan empat orang tersebut, 3 personel KPK dan 11 personel Bareskrim Polri melakukan pendalaman. Hasilnya, sekitar pukul 19.00, suami Yuni Sophia itu diamankan saat buka puasa bersama (bukber) di rumah warga Sawahan. ’’Beberapa polisi datang, mengaku kalau temannya Mas Novi. Mau diajak turun,” tutur sumber koran ini tentang kedatangan polisi berpakaian preman ke lereng Gunung Wilis itu.

Photo

CEK RUANGAN: Sekkab Nganjuk M. Yasin kemarin mendatangi ruangan BKD yang disegel KPK sejak Minggu malam (9/5). (ANDHIKA ATTAR/JAWA POS RADAR NGANJUK)

Tidak mengetahui jika beberapa pria yang datang Minggu malam itu polisi, Novi yang tengah cangkruk setelah buka puasa pun langsung diberi tahu. Penyidik Bareskrim tersebut berbicara dengan suara pelan dan mengajak bapak lima anak itu turun. ’’Sampai bupati dan penyidik turun, orang di sana tidak tahu kalau yang menjemput itu polisi,” bebernya.

Tim penyidik Bareskrim Mabes Polri juga melakukan penggeledahan hingga sekitar pukul 00.00. Selain memasang police line di kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Nganjuk, tim menggeledah ruang Pringgitan.

Mereka membuka paksa brankas yang ada di sana. Total uang yang diamankan mencapai Rp 647,9 juta. Penyidik juga mengamankan delapan unit ponsel dan buku tabungan. ’’Brankas dibuka dengan cara dibor,” urai sumber kepolisian yang menolak namanya dikorankan.

Terpisah, Hery Lilik Sudarmanto yang mewakili keluarga besar Bupati Novi meminta masyarakat menunggu berita resmi dari KPK maupun Mabes Polri. Lilik membantah bahwa bupati muda itu terjerat OTT. Namun, dia diamankan untuk dimintai keterangan dalam jabatannya sebagai bupati. ’’Beliau dimintai keterangan karena kejadiannya di wilayah kewenangan beliau,” kilah pria yang juga dekan fakultas hukum salah satu kampus di Kediri itu.

Setelah menggeledah dan menyegel kantor BKD Nganjuk pada Minggu malam (9/5), kemarin korps baju cokelat itu kembali melakukan penggeledahan di sana. Mereka menyita sejumlah berkas dan dokumen penting terkait mutasi.

Penggeledahan dilakukan pukul 09.30. Pantauan Jawa Pos Radar Nganjuk, delapan penyidik mendatangi BKD dengan mengendarai dua mobil. Penggeledahan dan pemeriksaan berlangsung sekitar satu jam.

Berkas yang dibutuhkan tim penyidik dibawa turun dari lantai 2 oleh staf BKD. Mereka menyita berkas promosi dan pelantikan pejabat Pemkab Nganjuk. ’’Tadi (kemarin, Red) juga dilakukan pemeriksaan beberapa pejabat,” ujar sumber koran ini.

Mereka yang dimintai keterangan adalah Kepala BKD Adam Muharto, mantan Kepala BKD Sopingi, serta Kabid Pengadaan dan Mutasi BKD Agus Heri Widodo.

Adam yang juga turun dari lantai 2 bersama beberapa stafnya langsung menuju mobil dinas di depan ruangannya. Saat ditanya sejumlah wartawan, dia tak memberikan banyak pernyataan.