Korupsi Mandala Krida, KPK Cecar Pejabat Ini Soal Pengawasan Proyek

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan korupsi pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016-2017 di pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta. Penyidik KPK mencecar Inspektorat Jogjakarta, Sumadi soal proses dan tahapan pelaksanaan pengawasan proyek pembangunan stadion Mandala Krida.

Selain Suroyo, penyidik KPK juga memeriksa Kepala Bidang Perencanaan Dikpora Jogjakarta, Suroyo; bos PT Kenanga Mulya, PT. Bimapatria Pradanaraya dan PT. Tata Analisa Multi Mulya dan Hartono selaku pihak swasta. Pemeriksaan keempat saksi tersebut dilakukan di Kantor Kepolisian Resort Sleman.

"Para saksi didalami pengetahuannya terkait dengan proses dan tahapan pelaksanaan pengawasan proyek pembangunan stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016-2017 di pemerintah Provinsi Jogjakarta yang diduga terjadi keterlambatan dalam penyelesaiannya," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (23/2).

"Selain itu di konfirmasi juga terkait dugaan peminjaman bendera perusahaan oleh PT DMI," sambungnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Kebudayaan Jogjakarta Erlina Hidayati Sumardi mangkir dari panggilan KPK. KPK mengimbau agar Erlina kooperatif untuk memenuhi panggilan penyidik KPK

"Tidak hadir dan tanpa konfirmasi. Tim Penyidik KPK akan kembali melayangkan surat panggilan dan KPK menghimbau agar saksi kooperatif hadir sesuai dengan jadwal pemeriksaan selanjutnya," tegas Ali.

KPK mengakui tengah mengusut kasus dugaan korupsi proyek pembangunan stadion Mandala Krida Jogjakarta pada APBD tahun anggaran 2016-2017. Penanganan kasus ini sudah pada tahap penyidikan.

KPK tak memungkiri ada seorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun pengumuman dan penetapan tersangka akan dilakukan bersamaan dengan upaya penangkapan atau penahanan para tersangka. Dia memastikan, pada waktunya lembaga antirasuah akan mengumumkannya ke publik.

"Setiap perkembangan perkara ini pasti akan kami sampaikan kepada publik secara transparan dan akuntabel sebagimana amanat UU KPK," pungkas Ali.

Saksikan video menarik berikut ini:

https://www.youtube.com/watch?v=g1myOtLNfnk