KPK: Kalau Kemenkumham Punya Komitmen, Hal Ini Tidak Terjadi Lagi

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyinggung komitmen Ditjen Pas Kementerian Hukum dan HAM perihal perbaikan di Lapas Sukamiskin, Bandung. Perbaikan diharapkan bisa dilakukan secara konkret.

Pernyataan ini menanggapi perihal temuan dugaan malaadministrasi yang ditemukan Ombudsman ketika menyambangi Lapas Sukamiskin, yang merupakan lapas khusus koruptor.

"Semestinya kalau pihak Kemenkumham, khususnya Ditjen Pas, benar-benar punya komitmen untuk melakukan perbaikan di Lapas, khususnya di Sukamiskin, hal itu tidak perlu terjadi lagi," ujar juru bicara KPK Febri Diansyah pada awak media, Sabtu (15/9).

Apalagi, sebut mantan aktivis ICW ini, lembaganya sudah berkoordinasi dengan Kemenkumham agar melakukan perbaikan sesegera mungkin. "Kemenkumham sudah berkoodinasi dengan KPK dengan menyampaikan niatnya melakukan perbaikan. Kami harap perbaikan, upaya perbaikan itu bisa dikonkretkan," tuturnya.

Untuk itu, dia berharap ada sanksi tegas bagi para pejabat ataupun pegawai di Sukamiskin jika terbukti ada pelanggaran. "Kalau ditemukan penyimpangan-penyimpangan sanksi lebih tegas diterapkan pada para pejabat dan pegawai di Lapas tersebut,"imbuhnya.

Terpisah, menanggapi adanya temuan Ombudsman, Setnov langsung membantahnya. "Nggak ada itu, biasa (sama seperti yang lain)," kata Novanto di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (14/9).

Novanto menjelaskan, tidak ada yang baru di kamar di Lapas Sukamiskin. Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu menyebut kamar di Sukamiskin telah dilakukan perbaikan.

"Itu bukan besar, itu kan bekas Lapas nggak ada kok yang besar sama saja lah, semua sama standarisasi semua," pungkasnya.

Sebelumnya, Ombudsman RI melakukan sidak tiga Lapas di Kota Bandung. Dalam sidak tersebut ditemukan data kamar yang dihuni Setya Novanto berukuran lebih besar dari hunian lainnya di Lapas Sukamiskin, Bandung.

Terpidana kasus korupsi KTP elektronik ini kedapatan menghuni kamar yang lebih luas. Bahkan dikatakan, luasnya dua kali lipat dari kamar warga binaan lainnya.

"Kamarnya Setnov lebih luas, lebih bagus. Ukuran dua kali tipat dari (kamar) semuanya," kata Anggota Ombudsman RI, Ninik Rahayu di Kantor Kanwil Kemenkum HAM Jabar, Jalan Jakarta Bandung, Jumat (14/9).

Namun hanya luasnya saja yang beda, perihal fasilitas lainnya sama seperti warga binaan lain. Pasalnya, ukuran tersebut sudah ada sejak hunian sebelumnya. "Fasilitas televisi tidak ada hanya ukuran kamar dan menurut Kalapas dulu bekas (hunian sebelumnya)," jelasnya.

Dalam sidak di tiga lapas yakni Lapas Banceuy, Lapas wanita, dan Sukamiskin dilakukan pada sehari sebelumnya. Dari ketiga lapas tersebut hanya Lapas Sukamiskin yang masih menyisakan sikap diskriminatif dan ketidakpatuhan.

"Potensi malaadministrasinya itu ada diskriminasi dalam kamar hunian. Karena masih ada perbedaan antara satu hunian dengan lainnya. Yakni kamar hunian pada kamar orang-orang tertentu. Mulai dari luasnya maupun fasilitas yang digunakan," ujarnya.

Sehingga pihak Ombudsman melihat masih ada potensi yang diindikasi tidak patut di dalam Lapas. Sehingga ini adalah pekerjaan rumah semua Kakanwil dan Kalapas untuk merumuskan ke depan agar ada standar layanan yang sama di semua Lapas.