Menkumham Yasonna Laoly Penuhi Panggilan Penyidik KPK

JawaPos.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Hamonangan Laoly datang memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Irvanto Hendra Pambudi dan Made Oka Masagung.

Berdasarkan pantauan JawaPos.com, politisi PDIP ini datang ke lembaga antirasuah sekitar pukul 12:52 WIB. Saat datang, Yasonna yang datang dengan mengenakan bjau putih dipadu celana hitam, tampak tersenyum kepada awak media. Namun, Yasonna yang datang dikawal oleh beberapa ajudannya, tak banyak berkata, saat awak media menanyakan perihal agenda pemeriksaannya hari ini.

"Ya saya kira begitu (diperiksa untuk saksi Irvanto dan Made Oka)," ucapnya singkat sambil berlalu menuju lobby lembaga antikorupsi, gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Senin (2/7).

Hingga detik ini, baru Diah Anggraeni dan Yasonna Laoly yang memenuhi panggilan KPK. Para pihak lain yang diperiksa dalam kasus yang sama seperti Tamsil Linrung, Aburizal Bakrie dan Politisi Mulyadi belum tampak di lembaga ini.

Sebagai informasi, lembaga antikorupsi menyebut, saat ini penyidiknya terus melakukan pengembangan terhadap pelaku-pelaku yang lain. Sebab, lembaga antirasuah ini yakin dalam kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP ini ada pihak lain yang terlibat, selain para tersangka yang kini sudah menjalani proses hukum.

"Kami akan melihat pengembangan pengembangan terhadap pelaku yang lain karena kami duga ada pelaku yang lain. Kami duga pelaku dalam kasus KTP elektronik ini atau orang-orang yang harus bertanggung jawab bukan hanya mereka yang sudah kami proses, tapi tentu buktinya harus kuat dan kami sangat hati-hati menangani," ujar Febri.

Febri juga menyebut bahwa masa penahanan Irvanto akan habis dalam waktu dekat ini. Bila merujuk hal tersebut, berarti berkas perkara keponakan Setya Novanto pun akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor.

Sehingga, saat ini KPK terus menajamkan fakta-fakta aliran dana yang sempat disebutkan oleh Irvanto, termasuk soal dan penganggaran  proyek yang bernilai fantastis di DPR saat itu.

Sebelumnya, Irvanto dan Made Oka ditetapkan sebagai tersangka dan diduga mereka bersama-sama menguntungkan diri atau orang lain atau korporasi. Diduga ikut mengakibatkan kerugian negara Rp 2,3 triliun dari nilai proyek Rp 5,9 triliun.

Dalam kasus ini, mereka disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 Subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sekadar informasi, saat bersaksi dalam persidangan terdakwa Anang Sugiana Sudihardjo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, di bawah sumpah pengadilan, Irvanto kemudian membuka sejumlah nama anggota DPR yang menerima uang dari proyek yang merugikan negara sebesar Rp2,3 triliun.

"Untuk Pak Chairuman yang pertama itu 500.000 dolar AS, kedua 1 juta dolar AS, terus untuk Pak Mekeng 1 juta dolar AS, terus ke Pak Agun itu 500.000 dolar AS, dan 1 juta dolar AS, terus ke Pak Jafar Hafsah 500.000 dolar AS, dan 100.000 dolar AS, dan ke ibu Nur (Ali) Assegaf itu 100.000 (dolar AS)," ungkap Irvanto saat itu.