Satu Lagi Bupati Kena OTT, Pengamat: Pemimpin yang Bersih itu Langka!

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Bengkulu Selatan berinisial DM. Ia diduga menerima suap dari sejumlah proyek di daerahnya.

Menanggapi hal ini, pakar hukum Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai, umumnya pejabat publik melakukan korupsi untuk menutupi kebutuhan hidup. Salah satunya yakni membayar utang kepada para sponsor yang mendukungnya saat proses pemilihan.

"Sementara gaji dan pendapatan resmi seorang bupati tidak akan pernah dapat menutupi kewajibannya, kecuali dengan proyek-proyek dan bentuk korupsi lainnya termasuk gratifikasi," kata Fickar saat dihubungi JawaPos.com, Rabu (16/5).

Fickar menjelaskan, korupsi di Indonesia sudah menjadi sesuatu yang sistemik. Sehingga tidak mengherankan kekuasaan sekecil apapun selalu menjadi alat untuk melakukan korupsi.

Fickar menilai, saat ini masyarakat sulit untuk mendapatkan pemimpin yang benar-benar bersih dari tindak pidana korupsi. Menurutnya, pemimpin yang tulus menjalankan tugas memimpin daerahnya sulit ditemukan.

"Korupsi sudah menjadi nafas untuk menggerakan birokrasi pemerintahan," imbuhnya.

Oleh karena itu, pemberantasan korupsi seharusnya tidak melulu dilakukan dengan penindakan. Namun, dengan perbaikan sistem, utamanya dalam sistem politik.

"KPK punya peluang melakukan itu, karena Undang-undang memberikan kekuasaan untuk melakukan kegiatan perubahan sistem," papar Fickar.

Dia berharap, lembaga antirasuah ke depan bisa menyeleksi komisioner KPK yang lebih profesional. Komisioner tersebut tidak hanya mampu berpikir melakukan penindakan, tetapi melakukan perubahan sistem yang dapat menekan korupsi.

Sebelumnya, KPK telah mengamankan empat orang dari OTT di Kabupaten Bengkulu Selatan, salah satunya Bupati Bengkulu Selatan.

"Empat orang sudah diamankan bersama tim. Ada kepala daerah atau Bupati, Keluarga Bupati, PNS dan pihak swasta yang diamankan," tutur Jubir KPK, Febri Diansyah, Selasa (15/5) malam.

KPK juga mengamankan uang sejumlah Rp 100 juta dari hasil OTT tersebut. Penyidik menduga uang itu merupakan hadiah dari sejumlah proyek untuk Bupati Bengkulu Selatan DM.