Bom di Surabaya, Masinton Ingin RUU Anti Terorisme Segera Disahkan

JawaPos.com - Aksi peledakkan bom di sejumlah gereja di Surabaya, Jawa Timur pada Minggu (13/5) menuai keprihatinan di masyarakat. Salah satunya anggota Komisi III dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu.

Dia mengatakan, terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Tak hanya itu, tindakan itu telah menjadi ancaman nyata bagi keamanan bangsa, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).

"Diperlukan perangkat dan perkakas (instrumen) yang dapat menjamin keamanan dan hak hidup tiap-tiap warga negara," kata Masinton kepada JawaPos.com, Minggu (13/5).

Masinton berpendapat, tindakan terorisme merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Oleh karena itu, penanganannya pun tak bisa lagi diberikan tindakan yang biasa-biasa saja.

Apalagi kejadianya pun tak lama berselang setelah kerusuhan di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob beberapa waktu lalu. "Momentum untuk kita bersama sebagai elemen bangsa, mendudukkan soal dan membuka segala kemungkinan untuk merumuskan secara komprehensif gerakan nasional anti terorisme negara kita," ungkapnya.

Atas dasar itu, Masinton menambahkan, berbagai peristiwa teror yang terjadi memerlukan regulasi yang menjamin keamanan dan keselamatan warga. Negara tetangga pun telah terlebih dahulu mempunyai peraturan yang memadai untuk memberantas terorisme.

"Malaysia dan Singapura memiliki perkakas yang memadai untuk menangkal aksi terorisme dan subversi terhadap negaranya. Indonesia negara besar (tapi) belum memiliki perkakas yang memadai untuk menangkal kejahatan terorisme terhadap negara dan kemanusiaan," tuturnya.

Masinton pun mendorong pemerintah untuk segera memperbaiki sistem antiterorisme dan perangkat perundang-undangannya. Salah satunya dengan melakukan pengesahan terhasap Revisi Undang-undang Anti Terorisme.

"Pengesahan RUU Anti Terorisme perlu segera dipercepat sebagai perkakasnya negara untuk melindungi kepentingan nasional dari aksi terorisme," pungkasnya.