Jadi Tersangka, Bupati Jombang Tetap Nyalon, Begini Kata Kemendagri

JawaPos.com - Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko (NSW) telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penetapan tersebut tentu menjadi batu sandungan pencalonannya kembali sebagai imcumbent di daerah yang dijuluki kota santri itu.

Sekretaris Jendral (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Hadi Prabowo angkat suara terkait pencalonan kembali Nyono sebagai Bupati. Dia mengatakan sudah sepantasnya pencalonan Nyono dibatalkan.

"Kemarin kan nyalon, ini kan ada force major, ya harusnya diganti dong," ungkap Hadi di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (5/2).

Pembatalan pencalonan Nyono juga dinilai tidak melanggar hukum. Adanya status force major, maka partai politik yang menaungi pencalonannya dianggap berhak melakukan penggantian dengan calon lain sebelum hari pemungutan suara.

"Memang itu diperkenankan, selama belum pemungutan suara, partainya bisa mengganti, karena force major," tegas Hadi.

Sebelumnya KPK menetapkan bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko sebagai tersangka karena menerima suap dari Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan (Plt Kadinkes) Pemkab Jombang Inna Sulestyowati. Total ada Rp 275 juta duit pelumas yang diterima Nyono.

"Sebanyak Rp 200 juta berasal dari pungutan liar (pungli) yang dilakukan Inna terhadap dana kapitasi. Kemudian Rp 75 juta berasal dari pungli proses izin terhadap sebuah rumah sakit di Jombang Rp 50 juta dari duit itu dipakai Nyono untuk kepentingan kampanye," pungkas Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif, Minggu (4/2).