KPK Hibahkan Harta Rampasan Fuad Amin Senilai Hampir Rp 17 Miliar

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghibahkan harta rampasan yang disita dari mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jatim, Jumat (13/4) sore. Melalui mekanisme penetapan status penggunaan (PSP) barang-barang sitaan itu diserahkan di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jatim, Surabaya.

Barang-barang tersebut merupakan hasil tindak pidana kasus jual beli gas alam yang dilakoni oleh Fuad. Totalnya mencapai hampir Rp 17 miliar. "Ini masih sebagian kecil. Masih banyak sitaan yang lain lagi," jelas Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan kepada awak media usai serah terima.

Basaria menuturkan, harta Fuad Amin yang disita sebenarnya mencapai sekitar Rp 400 miliar. Dan tidak menutup kemungkinan sisa hasil sitaan lainnya akan diserahkan ke instansi lainnya juga. Terkait instansi mana yang akan mendapatkan harta hibah tersebut, KPK masih akan mendiskusikannya.

Selain menghibahkan harta, lembaga antirasuah itu juga membuka wacana melakukan proses lelang. Untuk mekanismenya, KPK masih menunggu keputusan dari Kementerian Keuangan. "Prosesnya inchracht dulu dirampas untuk negara. Untuk proses hibah atau lelang barang rampasan kita surati Kemenkeu," tambah Basaria.

Dalam penandatanganan serah terima yang juga dihadiri Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil tersebut, KPK menyerahkan sebidang tanah di Bangkalan. Luas tanah tersebut mencapai 18.466 meter persegi.

Selain itu, juga diserahkan tiga unit mobil. Nantinya mobil itu tidak hanya diperuntukkan untuk operasional BPN, tapi juga untuk fasilitas penjara. "Satu untuk sini (BPN Jatim), satu untuk penjara perempuan di Surabaya dan satu lagi untuk Sukamiskin," lanjut mantan staf ahli sosial politik Kapolri tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil menyampaikan, tanah yang dihibahkan oleh KPK itu memang akan dipakai untuk membangun kantor BPN Bangkalan. Saat ini memang sudah ada kantor. "Tapi kantornya sudah sangat sempit. Makanya perlu kantor baru," terangnya.

Terkait pembangunan kantor baru tersebut, Sofyan belum bisa memastikan kapan pelaksanaannya. Dia memastikan bahwa gedung baru di Bangkalan tidak akan terwujud tahun ini. Sebab, anggaran tahun ini sudah disusun dan sedang berjalan. "Kami cek anggaran tahun depan," tambahnya.