Danpuspom Pastikan Prajurit TNI Terjerat Kasus Hukum Diproses Tegas

JawaPos.com - Polisi Militer TNI terus menegakkan aturan tegas terhadap prajurit tentara yang terseret kasus hukum. Mereka dipastikan diproses secara hukum sebagaimana aturan berlaku.

Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Mayjen Yusri Nuryanto memastikan tidak ada satu pun pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit TNI luput dari penegakan hukum. Proses hukum terhadap para prajurit TNI dilaksanakan tanpa pandang bulu.

”Terkait memang terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang kemarin, semuanya sudah kami tindak lanjuti. Dari POM Angkatan, Pomad, Pomal, maupun Pomau. Para tersangka sudah ditahan, kemudian sudah dilakukan penyidikan. Kemudian berkas juga sudah kami limpahkan kepada Otmil maupun Dilmil untuk proses persidangan di peradilan militer,” kata Yusri usai Upacara Gelar Pasukan Operasi Penegakan Ketertiban dan Yustisi Polisi Militer di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur (Jaktim) pada Senin (10/2).

Jenderal bintang dua TNI AD itu menyampaikan, hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Puspom TNI mendapati data penurunan pelanggaran prajurit. Pada 2023, ada 618 kasus dan pelanggaran yang melibatkan prajurit. Pada 2024, jumlahnya turun menjadi 416 kasus dalam setahun.

”Jadi, memang sasarannya adalah kepada prajurit TNI. Baik itu matra darat, laut, dan udara. Kemudian terkait dengan metode, di sini ada Dansatpom Angkatan. Jadi, nanti beliau-beliau yang akan mengawaki, beliau-beliau yang akan memerintahkan kepada personilnya yang akan melaksanakan operasi selama 2025,” terang Yusri.

Dia memastikan metode yang digunakan Puspom TNI dan Puspom Angkatan menyesuaikan hasil evaluasi yang sudah mereka lakukan. Sehingga metode yang digunakan dipastikan efektif dan efisien. ”Tentunya dengan metode yang akan dilaksanakan dihadapkan dengan evaluasi yang sudah kami kerjakan selama tahun kemarin. Jadi metode apa yang paling efektif,” imbuhnya.