Waka DPRD Jatim Ditangkap KPK, Sekjen: Cambuk untuk Kader Golkar

JawaPos.com - Sekretari Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Lodewijk F Paulus angkat bicara terkait kadernya yang
menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak terjaring operasi tangkap tangan (OTT)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, kejadian tersebut harus menjadi cambuk dan peringatan bagi seluruh kader partai berlambang pohon beringin tersebut.

"Yang jelas kita menghargai apa yang dilakukan KPK dalam rangka penegakan hukum. Kita harap ini jadi cambuk dan peringatan kader Golkar, untuk menghindari hal seperti itu," kata Lodewijk di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/12).

Ia meminta kepada seluruh anggota Partai Golkar agar menjaga sikap di manapun mereka menjabat. Terlebih, saat ini sudah memasuki tahun politik menyongsong gelaran Pemilu 2024 mendatang.

"Sebenarnya ini, saya keliling Indonesia mari kita menjaga citra jangan lakukan pelanggaran. Pesan-pesan menjelang tahun pemilu ini, itu kan terkait citra partai pelanggaran atau anggota DPR," ujarnya.

Wakil Ketua DPR itu mengaku belum mengetahui secara jelas penyebab kadernya ditangkap oleh KPK. Lodewijk menyebut, pihaknya akan memberikan bantuan hukum terhadap Sahat Tua Simanjuntak bila yang bersangkutan membutuhkan.

"Terus terang kita belum tau persis, tapi katanya disitu tercantum dana hibah tahun 2020, seperti apa kita belum tahu. Kita tunggu bagaimana apakah yang bersangkutan menyiapkan atau tidak, kita liat prosesnya," tegasnya.

Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan, tim penindakan KPK mengamankan Sahat Tua Simanjuntak sekitar pukul 20.24 WIB. Tim satuan tugas (satgas) juga turut mengamankan barang bukti uang dalam giat operasi senyap tersebut.

"Pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 jam 20.24 WIB, betul KPK ungkap dugaan korupsi dana hibah ke kelompok masyarakat dalam giat tangkap tangan wakil ketua DPRD Jatim STS dan pihak lain," ucap Firli dikonfirmasi, Kamis (15/12).

Firli mengungkapkan, barang bukti yang diamankan dalam operasi senyap tersebut akan disita, untuk kemudian dijadikan alat bukti dari hasil OTT di Surabaya ini. KPK saat ini masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap pihak-pihak yang diamankan.

"Menyita uang tunai. KPK masih bekerja dan disampaikan saat konferensi press," tegas Firli.

Lembaga antirasuah memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan dalam OTT tersebut. KPK akan memberikan keterangan resmi setelah melakukan serangkaian pemeriksaan.