Bareskrim Tangkap Sindikat Perdagangan Orang di Turki, Modus Pelaku Janjikan Kerja, lalu Korban Disekap di Apartemen

JawaPos.com – Bareskrim Polri menangkap dua orang karena memperdagangkan sepuluh perempuan untuk bekerja di Kota Erbil, Iraq. Para korban disekap selama dua bulan di sebuah apartemen di Turki.

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan, tersangka SBR dan APA tersebut diamankan di Cileungsi, Bogor, dan Ciledug, Tangerang, pada Kamis (25/1). Keduanya mengirim tenaga kerja secara ilegal dengan tujuan Iraq. ”Para korban diberangkatkan Desember 2022 hingga Februari 2023,” bebernya.

Modus tersangka adalah menawarkan pekerjaan di Erbil. Para korban harus membayar fee dengan nilai bervariasi antara Rp 3 juta hingga Rp 13 juta. ”Pelaku lantas membuatkan paspor dan visa untuk keberangkatan menuju Turki sebelum ke Erbil,” paparnya.

Masalahnya, para korban diberangkatkan dengan visa wisata ke Turki. Bukan visa bekerja. ”Saat di Turki ini, mereka menjadi korban sindikat,” ungkap Trunoyudo.

Dia menuturkan, para korban tidak kunjung dikirim ke Erbil. Mereka malah mengalami penyekapan di sebuah apartemen di Turki. ”Mereka disekap di apartemen selama dua bulan,” katanya.

Selama berada di apartemen, lanjut dia, para korban tidak diperbolehkan bicara satu sama lain. Handphone dan paspor juga disita oleh sindikat tersebut. ”Mereka disekap dengan modus menunggu visa,” ujarnya.

Berbulan-bulan disekap, para korban akhirnya berupaya melarikan diri. Dengan meminta bantuan sekuriti apartemen dan warga, para korban bisa tiba di Kedutaan Besar Indonesia di Turki. ”Mereka ditampung di kedubes,” tuturnya.

Trunoyudo mengungkapkan, peran tersangka SBR adalah menampung para korban sebelum diterbangkan ke luar negeri. Sedangkan APA berperan sebagai agensi di Jakarta yang memberangkatkan para korban ke Turki. ”Keduanya saat ini sedang diperiksa,” ujarnya.

Kedua tersangka dijerat tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan atau tindak pidana menempatkan pekerja migran Indonesia (PMI) di luar negeri tidak sesuai prosedur. Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 jo Pasal 4 UU 21 Tahun 2007 tentang TPPO dan atau Pasal 81 jo Pasal 86 UU 18 Tahun 2018 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. (idr/c7/fal)