Minyak Goreng Kosong di Retail Kecil, Ini Penjelasan Polri

JawaPos.com - Stok minyak goreng di retail modern kecil se-Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) terjadi kekosongan. Kondisi ini sempat membuat warga resah.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan mengatakan, kekosongan bukan karena adanya penimbunan. Melainkan adanya keterlambatan distribusi.

"Penyebab kekosongan stok, dikarenakan terlambatnya pengiriman minyak goreng dari distributor dan tingginya antusias masyarakat untuk membeli minyak goreng," kata Whisnu dalam keterangan tertulis, Selasa (8/2).

Whisnu mengatakan, pemerintah telah berupaya mengantisipasi kekosongan stok tersebut. Salah satunya membatasi jumlah pembelian per hari.

"Untuk mengendalikan, dibatasi pembelian sebanyak 1 liter," imbuhnya.

Whisnu menuturkan Unit III Subdit I Industri dan Perdagangan (Indag) yang masuk dalam Satuan Tugas (Satgas) Pangan Pusat telah melakukan pengecekan ketersediaan distribusi dan harga minyak goreng di retail modern besar dan kecil di wilayah Jabodetabek pada Sabtu (5/2).

Petugas menanyakan langsung kepada manager atau kepala toko yang bertugas. Kemudian, melakukan pembelian minyak goreng, observasi aktivitas jual beli di retail modern, dan mewawancarai konsumen/masyarakat.

Pada retail-retail modern kecil seperti Indomart dan Alfamart diketahui mayoritas ketersediaan minyak goreng kosong. Kondisi ini terjadi karena distribusi dilakukan 2-4 hari sekali. Sehingga permintaan lebih tinggi dibanding ketersediaan.

"Para konsumen/masyarakat memilih membeli minyak goreng di retail modern, karena harganya sudah mengikuti kebijakan pemerintah yakni sesuai HET sebesar Rp14 ribu per liter, lebih murah dari harga di pasar tradisional," jelas Whisnu.

Sedangkan, pada retail-retail modern besar, seperti Lotte Mart dan Hyper Mart ketersediaan minyak goreng masih aman. Proses distribusi dari distributor pun berjalan lancar.

"Harga penjualan sesuai dengan HET sebesar Rp 14 ribu per liter," imbuh Whisnu.

Mengantisipasi kondisi ini, Polri akan berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk mengetahui hambatan dalam implementasi kebijakan harga minyak goreng. Baik sesuai jenis, kebijakan terkait domestic market obligation (DMO), domestic price obligation (DPO) dan kebijakan refaksi.

"Melaksanakan pengecekan, monitoring ketersediaan, distribusi dan harga minyak goreng di pasar tradisional wilayah Jabodetabek," tandas Whisnu.