KPK Akan Periksa Pj Gubernur NTB Terkait Kasus Dugaan Korupsi Wali Kota Bima Besok

KPK resmi menetapkan Wali Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Lutfi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Bima.

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Gita Ariadi, pada Senin (20/11) besok. Ia akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi, kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa serta gratifikasi yang menjerat mantan Wali Kota Bima Muhammad Lutfi.

"Dari informasi yang kami terima benar, tim penyidik KPK memanggil Lalu Gita Ariadi (Pj Gubernur NTB) sebagai saksi pada (20/11) dalam perkara dengan tersangka ML selaku Wali Kota Bima dimaksud," kata kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri dikonfirmasi, Minggu (19/11).

KPK mengimbau Lalu Gita Ariadi untuk kooperatif memenuhi panggilan penyidik KPK.

"Kami berharap saksi akan kooperatif hadir sesuai jadwal yang ditentukan tersebut," tegas Ali.

KPK sebelumnya menetapkan Wali Kota Bima, Muhammad Lutfi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Bima. Lutfi langsung ditahan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di tumah tahanan (Rutan) KPK.

Baca Juga: Keindahan Kepulauan Kei dan Festival Pesona Meti Kei di Maluku Tenggara

"Untuk kebutuhan proses penyidikan, dilakukan penahanan pertama pada tersangka MLI selama 20 hari, mulai 5 Oktober 2023 s/d 24 Oktober 2023 di Rutan KPK," ucap Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (5/10).

Firli menjelaskan, pad 2019 Lutfi bersama dengan salah satu keluarga intinya mengondisikan proyek-proyek yang akan dikerjakan oleh Pemerintah Kota Bima. Tahap awal pengondisiannya, dengan meminta dokumen berbagai proyek yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemkot Bima.

Dalam memuluskan aksinya, Lutfi memerintahkan beberapa pejabat pada Dinas PUPR dan BPBD Pemkot Bima untuk menyusun berbagai proyek yang memiliki nilai anggaran besar dan proses penyusunannya dilakukan di rumah dinas jabatan Wali Kota Bima.

"Nilai proyek di Dinas PUPR dan BPBD Pemkot Bima untuk Tahun Anggaran 2019 s/d 2020 mencapai puluhan miliar rupiah," ungkap Firli.

Lutfi secara sepihak langsung menentukan para kontraktor untuk dimenangkan dalam pekerjaan proyek-proyek dimaksud. Menurutnya, proses lelang tetap berjalan, tetapi hanya sebagai formalitas dan para pemenang lelang tidak memenuhi kualifikasi persyaratan sebagaimana ketentuan.

Adapun beberapa proyek yang dikondisikan itu di antaranya proyek pelebaran jalan Nungga Toloweri, serta pengadaan listrik dan PJU perumahan Oi'Foo. Teknis penyetoran uang itu diduga melalui transfer rekening bank atas nama orang-orang kepercayaan Lutfi termasuk anggota keluarganya.

"Atas pengondisian tersebut, Muhammad Lutfi menerima setoran uang dari para kontraktor yang dimenangkan hingga mencapai Rp 8,6 miliar," ujar Firli.

Atas perbuatannya, Muhammad Lutfi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (i) dan atau Pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Editor: Kuswandi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

KPK Akan Periksa Pj Gubernur NTB Terkait Kasus Dugaan Korupsi Wali Kota Bima Besok

Tags

Artikel Terkait

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

KPK Akan Periksa Pj Gubernur NTB Terkait Kasus Dugaan Korupsi Wali Kota Bima Besok

Tags

Artikel Terkait

Usai Dicecar Penyidik soal Aliran 'Uang Panas' Importasi Barang, Pegawai Bea Cukai Ahmad Dedi Lari Terbirit-birit dari Gedung KPK

KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam

Usai Audiensi dengan KPK, Mensos Pastikan Tak Ada Kebocoran Anggaran Pengadaan Sepatu Rp 27 Miliar di Sekolah Rakyat

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com