Alex Marwata Ungkap KPK Terima Laporan Korupsi di Kementan pada Februari 2020

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata usai diperiksa Dewan Pengawas (Dewas) KPK di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK (ACLC), Jakarta, Senin (30/10/2023).

JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyampaikan, pihaknya menerima aduan terkait dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) pada Februari 2020. Hal itu disampaikan Alex usai diperiksa Dewas KPK terkait dugaan pelanggaran etik pertemuan Ketua KPK Firli Bahuri dengan mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL).

"Pada Februari 2020 betul ada laporan masyarakat terkait dugaan TPK (tindak pidana korupsi) di Kementan," kata Alex di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Senin (30/10).

Alex mengklaim, dari hasil penyelidikan itu Pimpinan KPK tidak menerima hasil rinco penelahaannya. Menurutnya, Pimpinan KPK hanya diberikan executive summary.

Baca Juga: Alexander Marwata: Kalau Ingin Pengaruhi Perkara di KPK Suap Lima Pimpinannya

"Disposisi pimpinan hanya itu tindak lanjuti dengan lidik, apakah langsung ditindaklanjuti? Ternyata tidak. Baru pada 27 April itu dari Kedeputian Penindakan itu meneruskan ke Direktorat Penyelidikan untuk dilakukan penyidikan," ujar Alex.

Alex memastikan, dirinya tidak akan terganggu dengan penggeledahan rumah Ketua KPK Firli Bahuri di sela-sela pengusutan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan). Ia memastikan, kerja pimpinan KPK menganut asas kolektif kolegial.

"Saya pribadi enggak terganggu. Pimpinan itu kan lima, kolektif kolegial. Kalau misalnya ada satu pimpinan yang mbalelo, yakinlah itu tidak akan menghentikan proses. Kan begitu," ucap Alex.

Baca Juga: Disaksikan Presiden Jokowi hingga Gianni Infantino, Pembukaan Piala Dunia U-17 Diyakini bakal Meriah

Menurut Alex, jika bukan hanya Firli Bahuri, melainkan ada satu pimpinan KPK lagi yang tersandung masalah hukum, tetap tidak akan menghentikan sebuah perkara. Ia menekankan, jika ingin mempengaruhi sebuah kasus di KPK, Alex berkelakar, maka harus menyuap kelima pimpinan.

"Dua pimpinan, itu juga tidak akan menghentikan proses. Masih ada tiga, kalau voting masih menang. Kan gitu. Jadi kalau ingin mempengaruhi perkara di KPK, suap yang lima pejabat, atau paling enggak tiga lah, menang kan," tegas Alex.

Kolektif kolegial sengaja dibuat di KPK untuk menghindari adanya intervensi. Hal ini penting, untuk meminimalisasi adanya kuasa pada satu orang.

"Kalau toh, ada intervensi, itu harus banyak pimpinan yang intervensi. Jauh lebih mudah kalau intervensinya ke penindakan, langsung," pungkas Alex.

Editor: Bintang Pradewo

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Alex Marwata Ungkap KPK Terima Laporan Korupsi di Kementan pada Februari 2020

Tags

Artikel Terkait

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Alex Marwata Ungkap KPK Terima Laporan Korupsi di Kementan pada Februari 2020

Tags

Artikel Terkait

Komut Karabha Digdaya Mangkir dari Panggilan KPK Terkait Kasus Dugaan Suap Hakim PN Depok

KPK Diminta Panggil Ulang Pengusaha M. Suryo dalam Kasus Dugaaan Suap Bea Cukai

KPK: Ada Upaya Pihak Eksternal untuk Hambat Penyidikan Korupsi di Ditjen Bea Cukai Kemenkeu

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com