Eks Dirut Transjakarta di Tengah Jerat KPK pada Kasus Distribusi Beras Bansos

JawaPos.com – Beberapa waktu lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan pencegahan ke luar negeri atas sejumlah pimpinan PT Bhanda Ghara Reksa Persero (BGR) dan PT Primalayan Teknologi Persada (PTP). Itu disebut-sebut terkait dengan penyidikan erhadap dugaan korupsi ditribusi bantuan sosial (Bansos) beras Covid-19.

Pantauan JawaPos.com, penyelidikan kasus ini pun terbilamg cukup sepi dan jauh sesuatu yang bombastis atau pun viral karena menyita perhatian publik. Meski, KPK sudah melakukan pemanggilan ke sejumlah pihak sejak dua tahun lalu. Namun baru agak ramai setelah KPK meminta dilakukan pencegahan ke luar negeri terhadap pihak BGR maupun PTP.  

Di antaranya, dari pihak BGR adalah Kuncoro Wibowo (eks Dirut BGR) yang saat itu sedang menjabat sebagai Dirut PT Transjakarta, BS, dan AC . Sedang dari pihak PTP ada inisial RR, RC, dan IW.

Dalam beberapa kali usaha untuk konfirmasi, Kuncoro pun akhirnya bisa ditemui JawaPos.com memaparkan lika-liku perjalanan kasus distribusi bansos beras sebetulnya berawal dari adanya kebijakan pemerintah untuk memberikan Bansos beras kepada masyarakat. Di mana situasinya saat itu sedang menghadapi pandemi Covid-19. Namun dalam pelaksanaannya KPK menduga adanya penyelewengan dana.

Pelaksanaan proyek ini dimulai dari pelaksanaan tender yang dilakukan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mencari lembaga yang akan melaksanakan penyaluran bansos beras dari Bulog ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Program Keluarga Harapan (PKH).

Tender bansos beras di Kemensos digawangi pejabat Kemensos berinisial BSg dan IS. Peserta tender awalnya diikuti di antaranya PT DNR, PT Pos, dan BGR yang pada akhirbya jadi pemenang. PT DNR memenangkan tender bansos di Indonesia Timur, sedangkan BGR menyalurkan bansos di Indonesia Barat.

Namun kemenangan BGR dalam proyek ini, Kuncoro merasa sudah banyak kejanggalan. Karena, tiba-tiba ada perusahaan PTP yang diduga sejak awal ditempelkan sebagai konsultan pendamping BGR.

Keikutsertaan BGR dalam tender distribusi bansos beras Covid-19, menurut Kuncoro, dilakukan tanpa sepengetahuan dirinya. Saat itu, akses infomasi dan dokumen-dokumen sengaja tidak diinformasikan kepada Dirut BGR.

Bahkan sebelum memenangkan tender, beberapakali ada surat menyurat antara BSg dengan Direktur BGR berinisial BS yang tidak dilaporkan kepada Kuncoro. Di antaranya, pada 4 Agustus 2020, BSg mengirim surat undangan kepada BS sebagai wakil dari BGR Persero untuk menyusun RAB pengiriman beras bansos. 

“BS dan timnya jika mengirim surat atas nama BGR ke Kemensos maupun PTP tidak sepengetahuan dan tidak ada  tembusan ke saya,” kata Kuncoro.

Surat-surat yang tidak diberikan ke Kuncoro akhirnya terbongkar pada 19 Agustus 2020. Bermula dari adanya pesan dari Kemensos yang diforward ke watshapp Kuncoro. Isinya tentang adanya surat dari BSg ke Dirut BGR perihal komponen indeks biaya pengiriman. 

“Barulah setelah itu mereka memunculkan surat-surat tersebut. Setelah saya menanyakan masalah itu ke BS,” kata dia. 

Pada rapat direksi BGR,  27 Agustus 2020, BS melaporkan bahwa dirinya dan AC (anak buah BS) atas nama BGR mengikuti tender bansos beras di Kemensos dan berhasil memenangkannya. 

“Saat itu mereka langsung menyodorkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa Bansos Beras Kemensos. BS bilang begini, saya sudah menang tender di Kemensos, dengan kuantitas 200 juta kg beras. Beras itu harus dikirim dari gudang Bulog ke 5 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat), meliputi 19 provinsi di Indonesia Barat. Proyek ini harus selesai dalam waktu sekitar 2 bulan,” ungkap Kuncoro. 

Selain itu, BS juga melaporkan dalam proyek ini, sudah ada asistensi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).