Tonny Budiono: Saya Ini Anak Alas Roban, Keris itu Bukan Gratifikasi

JawaPos.com - Mantan Dirjen Perhubungan Laut (Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Antonius Tonny Budiono mengklaim bahwa keris yang disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan hasil dari penerimaan gratifikasi. 

Hal itu diungkapkan Tonny Budiono usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (29/8) sore. 

"Saya itu anak Alas Roban, kalau masalah keris itu milik pribadi saya. Bukan gratifikasi. Itu untuk perang, perang Brotoyudo," kata Tonny dengan nada berkelakar kepada para wartawan. 

Sembari tertawa, Tonny juga mengatakan bahwa keris miliknya biasa dimandikan. "Kamu yang mandiin, ya," ujarnya sembari tertawa. 

Sebelumnya, dalam geledah beberapa waktu lalu, KPK menyita tombak, keris, jam tangan hingga cincin batu akik dari kediaman Antonius Tonny Budiono. Barang-barang tersebut diduga merupakan gratifikasi yang diterima Tonny selama menjabat sejak Mei 2016.

"Ada tombak satu, sejumlah keris dan kemudian ada jam tangan, dan cukup banyak batu akik dengan cincinnya," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Senin (28/8) kemarin.

Febri mengatakan, total benda yang disita dari Mess Perwira Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Bahtera Suaka, Gunung Sahari, Jakarta Pusat, mencapai 50 buah. 

Menurut Febri, dari benda yang disita itu, sejumlah cincin batu akik tersebut diduga berlapis emas dan emas putih. "Semuanya diduga merupakan gratifikasi yang diterima selama menjabat," ujar Febri. 

Antonius Tonny Budiono diduga menerima suap sekitar Rp 20 miliar dari Komisaris PT Adhiguna Keruktama, Adiputra Kurniawan. Pemberian itu terkait dengan pekerjaan pengerukan pelabuhan Tanjung Mas Semarang. 

Penetapan tersangka keduanya menyusul operasi tangkap tangan (OTT) pada 23 Agustus lalu. KPK menyebut suap Tonny Budiono menggunakan modus baru yaitu menggunakan ATM yang rekeningnya dibuka oleh Adiputra menggunakan nama pihak lain yang diduga fiktif. 

Atas perbuatannya selaku penerima, Tonny disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 dan Pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor 

Sementara selaku pemberi, Adiputra disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.