Pemkot Solo Kalah, Pengadilan Sita Lahan Sriwedari

JawaPos.com - Polemik sengketa lahan Sriwedari antara Pemkot Solo dengan ahli waris RMT Wirjodinigrat mencapai babak akhir. Pengadilan Negeri (PN) Solo akhirnya menerbitkan penetapan sita atas lahan seluas lebih kurang 10 hektare tersebut.

Surat sita eksekusi itu bernomor: 10/PEN.PDT/EKS/2015/PN.Skt. Jo No: 31/Pdt.G/2011/PN. SKA Jo No: 7/Pdt/2012/PT.Smg Jo No: 3249-K/Pdt/2012 tertanggal 26 September 2018.

"Dalam surat tersebut berisi perintah panitera sebagai Juru Sita PN Surakarta untuk melaksanakan sita eksekusi terhadap tanah bangunan yang berdiri di atas tanah Sriwedari seluas 10 hektare," terang Koordinator tim ahli waris Sriwedari, RM.  Joko Pikukuh Gunadi kepada JawaPos.com, Minggu (25/11).

Keturunan ketiga atau cicit RMT Wirjodiningrat itu menambahkan, sita yang dimaksud sudah dilaksanakan oleh panitera bersama juru sita PN Solo pada 15 November 2018 lalu. Dalam penyitaan lahan tersebut juga dilakukan penunjukkan untuk menjaga objek yakni Lurah Sriwedari, Wardoyo dan Kepala Museum Radya Pustaka serta instansi terkait.

"Salah satu pertimbangan Pengadilan melakukan sita tersebut adalah Pemkot tidak kooperatif dan tidak menaati hukum, hal ini terbukti dari aanmaning /teguran dari Ketua PN Solo sebanyak 13 kali yakni sejak tanggal 29 September 2015 sampai dengan 12 Mei 2016 tidak diindahkan," imbuhnya.

Selain itu, Gunadi melanjutkan, ada kecenderungan Pemkot Solo mengalihkan serta merusak obyek sengketa. Padahal dari semua putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum, Pemkot Solo selalu kalah dan tidak pernah menang. Bahkan sudah dua kali peninjauan kembali (PK) juga kalah karena Pemkot Solo tidak mempunyai alat bukti kepemilikan sama sekali atas tanah Sriwedari tersebut.

"Dengan telah disitanya lahan sriwedari tersebut, maka secara hukum siapa pun tidak bisa melakukan tindakan hukum terhadap tanah dimaksud. Baik menjual, menghibahkan, menyewakan, mengubah bentuk, menukar, menggadaikan,  membangun, membongkar bangunan di atas tanah sriwedari," tegasnya.

Apabila hal-hal tersebut dilanggar, masih kata Gunadi, maka hal itu jelas merupakan tindak pidana. Sementara itu, Ketua PN Solo Dwi Tomo, saat dikonfirmasi mengenai kasus tersebut enggan berkomentar.