Tiru Sukses Risma, Plt Gubernur Aceh Jajaki Kerjasama dengan ITS

JawaPos.com - Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah tancap gas. Usai dilantik Kementerian Dalam Negeri, Nova segera berusaha memajukan provinsi yang dipimpinnya. Salah satunya adalah menjajaki kerja sama dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Senin (23/7).

Pada kunjungannya ke ITS, Nova menyampaikan beberapa poin kerja sama yang akan dijalin. Dia berharap banyak orang Aceh yang dapat berkuliah di ITS. Pemprov Aceh sendiri sudah menyediakan beasiswa baik untuk umum maupun yatim.

"Kita bisa bekerja sama merancang beasiswa, terutama untuk masyarakat Aceh yang kurang mampu agar dapat menempuh pendidikan di ITS," jelas gubernur yang juga lulusan Arsitektur ITS tersebut.

Selain itu, dia juga membahas mengenai suap dan korupsi di beberapa wilayah yang marak ditemukan menjelang pilkada serentak beberapa waktu lalu. "Pelelangan, perekrutan pegawai, dan sistem perencanaan menjadi wilayah yang rawan kasus tersebut," terangnya. 

Oleh sebab itu, dia berharap adanya perangkat atau sistem yang dapat mencegah perilaku korip. Salah satunya dengan menerapkan e-Government. E-Government menjadi solusi tepat karena permasalahan yang terjadi kini tak lagi hanya mengenai etos kerja, tetapi sudah semakin kompleks.

Menanggapi ketertarikan pemprov Aceh soal penerapan e-Government tersebut, pakar smart city dan IT ITS Endroyono mengatakan, pihaknya sangat siap untuk memfasilitasi dan menerapkan teknologi tersebut. "Mengenai e-Government, ITS sudah berpengalaman ide, konsep, dan juga phasing out (langkah bertahap, red)," tuturnya.

Salah satu tujuan adanya e-Government, menurut Endroyono, memang untuk meminimalisasi kejadian yang berujung pada tindak pidana korupsi. Dia memaparkan, penerapan aplikasi e-Government sebenarnya lebih untuk memusatkan semua transaksi pada bentuk data riil dan mengurangi transaksi secara langsung oleh manusia.

Lebih lanjut, dosen Departemen Teknik Elektro ITS itu menjelaskan, yang lebih penting ketika pemprov Aceh bekerja sama dengan ITS di bidang e-Government, adalah bagaimana memilih teknologi yang tepat diterapkan di Aceh sesuai dengan model bisnis yang ada. "Model teknologi tak pernah baku, yang baku adalah tujuannya yang sama yaitu demi terciptanya sistem yang lebih bersih. Selain itu, masterplan juga harus dibuat dengan matang," jelas Endroyono.

Dia menyarankan program percepatan Memorandum of Understanding (MoU) antara pemprov Aceh dengan pemkot Surabaya untuk memanfaatkan aplikasi dan teknologi yang telah disumbangkan ke negara dan tersimpan di Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mengingat selama ini ITS juga berperan aktif mendukung berhasilnya penerapan smart city di Surabaya dengan menggagas ide, konsep dan penerapannya. "Setiap aplikasi yang diterapkan di Surabaya, bisa dibilang nyawanya adalah ITS. Di sini ITS berperan sebagai pendamping serta pengembang lanjut," ungkapnya.

Di akhir paparannya, Endroyono juga menjelaskan bahwa banyak kota atau daerah yang mencanangkan sistem eEGovernment ini untuk menuju smart city. Namun, kebanyakan dari daerah yang gagal menerapkan sistem e-Government.

Selain faktor ketidaksiapan sumber daya manusia (SDM), faktor komunikasi antara pemimpin daerah dengan bidang yang menangani e-Government juga sangat mempengaruhi. "Makanya Bu Risma sangat aktif mengomunikasikan keinginannya dengan para staf dan ahli yang menangani sistem e-Government ini," sebutnya.