Kian Mengancam, Padang Komitmen Berantas Maksiat dan LGBT

JawaPos.com - Virus Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Sumatera Barat (Sumbar) kian mengancam. Namun, sampai hari ini, belum jelas payung hukum atau regulasi yang bisa menjerat para pelaku seks terlarang di bumi Ranah Minang itu.

Kendati demikian, Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah menegaskan, bahwa ia bersama warga Padang berkomitmen memberantas perilaku LGBT yang kini tengah menjamur di sejumlah daerah Sumbar. "Komitmen itu lahir atas kesadaran warga sendiri," kata Mahyeldi, Jumat (16/11).

Tahun 2019 mendatang, Pemkot Padang juga bakal menambah jumlah tenaga kontrak Satpol PP untuk membantu operasi rutin pemberantasan penyakit masyarakat (pekat), maksiat, dan termasuk LGBT.

"Beberapa waktu terakhir, aparat Satpol PP Padang menangkap pelaku LGBT. Yang ditangkap lalu dibina. Bahkan, waria juga kami bina," katanya.

Mahyeldi juga menyebutkan, jika Pemkot Padang dan sejumlah ormas akan menggelar aksi massa sekaligus penegasan komitmen bersama untuk memberantas maksiat, termasuk perilaku LGBT, pada Minggu (18/11) mendatang.

Aksi dan komitmen ini sekaligus modal bagi Pemkot dan DPRD Padang untuk merevisi Perda tentang penyakit masyarakat (pekat) untuk memasukkan poin mengenai LGBT. "Nanti revisi saja, dan dimasukkan aturan soal LGBT," katanya.

Di sisi lain, Pemprov Sumbar sendiri sudah lama mewacanakan penerbitkan satu Perda yang khusus mengatur tentang upaya penanganan LGBT. Namun, hingga kini rencana tersebut belum terwujud.

Sebagai alternatif, Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit mendesak bupati dan wali kota untuk menyusun Perda yang mengatur penanganan LGBT dengan landasan hukum berupa Perda Nagari yang sudah terbit sebelumnya.

Nantinya, pelaku LGBT bisa dikenakan hukum adat sesuai nagari yang mengaturnya. "Wali Nagari bisa ambil sanksi dan bisa jadi hakim atas perkara di tengah masyarakat," kata Nasrul.