Khofifah Tegaskan UMP Baru Hanya Berlaku Sementara

JawaPos.com–Kenaikan upah minimum provinsi (UMP) sebesar Rp 100 ribu yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur masih menimbulkan gejolak. Sebagian serikat pekerja menilai jumlah itu belum menghapus kesenjangan. Mereka berencana menggugat Keputusan Gubernur Nomor 188/498/KPTS/013/2020.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan kenaikan UMP di Bakorwil Malang pada Minggu (1/11). Khofifah didampingi Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jatim, serta perwakilan dari pekerja.

”Ada kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Saat ini, UMP Jawa Timur Rp 1.768.000. Jumlah tersebut naik 5,65 persen menjadi Rp 1.868.777,” tutur Khofifah.

• Baca juga : Pemprov Jatim Naikkan UMP 2021 Sebesar 5,65 Persen

Menurut Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jazuli, UMP yang ditetapkan Khofifah belum sesuai permintaan pekerja. Sebelumnya, pekerja mengharapkan UMP sekitar Rp 2,5 juta. Angka tersebut dinilai bisa mengantisipasi kesenjangan upah antardaerah. ”Perbandingannya tidak terlalu jauh sehingga merata,’’ ujar Jazuli.

Dia mengapresiasi langkah pemerintah provinsi menaikkan UMP dan mengesampingkan surat edaran dari Kementerian Tenaga Kerja. Hanya saja, dia menyayangkan besaran kenaikan tak seperti yang diharapkan. ”Karena itu, kami akan menggugat keputusan tersebut,” ucap Jazuli.

Terkait hal tersebut, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan, UMP hanya berlaku sementara. Setelah daerah menetapkan upah minimun kabupaten atau kota (UMK), nilai dan nominal UMP tidak berfungsi. Pengupahan karyawan didasarkan pada UMK yang ditetapkan kepala daerah masing-masing. ”Itu sesuai aturan yang ditetapkan, jadi sifatnya sementara,’’ jelas Khofifah.

Menurut Khofifah, keputusan UMP tersebut sebagai bukti bahwa pemprov memahami dan mendengarkan tuntutan buruh yang disampaikan saat unjuk rasa beberapa hari lalu. Di antaranya KHL serta beberapa poin lain.

Namun, kata dia, pemerintah juga harus memberi jaminan kelangsungan pengusaha di Jawa Timur. ”Dari banyak pertimbangan itu, akhirnya diambil keputusan,’’ kata Khofifah.

Mantan Menteri sosial itu memahami bahwa UMP yang ditetapkan tahun lalu masih di bawah UMK terendah yang diterapkan di sembilan kabupaten. Yakni Rp 1.913.000. Penerapannya, pengupahan di Jawa Timur didasarkan pada UMK tersebut. Pertimbangan lain adalah pandemi. Sehingga ada usaha yang terdampak dan tidak.

”Keputusan pemerintah harus bisa mengakomodir semua kepentingan. Karena itu diambil jalan tengah dengan menaikkan UMP Rp 100 ribu dibanding tahun sebelumnya,” ujar Khofifah.

Saksikan video menarik berikut ini:

https://www.youtube.com/watch?v=3HSTYxnaD9E&ab_channel=jawapostvofficial