Perbaikan Layanan Haji

KUOTA haji 2017 akhirnya kembali normal. Total kuota haji Indonesia pada musim haji tahun ini menjadi 221 ribu atau menyamai periode 2012. Sebelumnya, sejak 2013 hingga 2016, kuota haji Indonesia hanya 168.800 jamaah. Saudi terpaksa memotong kuota karena kompleks Masjidilharam yang selama ini menjadi salah satu lokasi tawaf sedang diperluas. Kini proyek perluasan tersebut sudah rampung.

Tentu saja, pemulihan kuota itu menjadi kabar baik bagi seluruh umat Islam, khususnya bagi calon jamaah yang sudah bertahun-tahun masuk dalam daftar antrean (waiting list). Kuota tambahan tersebut menjadi harapan memperpendek masa tunggu pemberangkatan ke Tanah Suci.

Kini Kementerian Agama (Kemenag) mempunyai tugas besar untuk menyiapkan penyelenggaraan haji pada musim haji mendatang dengan menyempurnakan berbagai layanan bagi jamaah, baik saat di tanah air maupun Tanah Suci. Salah satu agenda yang harus dituntaskan adalah mengurangi jumlah antrean calon jamaah haji. Kemenag perlu mempertimbangkan sejumlah terobosan untuk menyiasati membeludaknya calon jamaah. Tak cukup dengan melarang jamaah yang sudah berhaji untuk naik haji lagi. Tetapi, perlu digagas adanya moratorium atau pembatasan usia calon jamaah haji, entah untuk usia 20–30 tahun tidak boleh mendaftar haji dulu. Selain itu, langkah ekstrem lainnya adalah memberlakukan ujian tertulis bagi calon jamaah.

Terobosan itu sudah pasti akan memicu kontroversi. Apalagi, dalam doktrin agama, naik haji sebagai manifestasi beribadah, tidak boleh ada praktik larang-melarang. Namun, semua harus dikembalikan pada konteks prioritas untuk kemaslahatan umat. Kemenag tidak bisa berjalan sendiri menentukan parameter prioritas keberangkatan haji, tetapi harus melibatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta ormas-ormas Islam.

Selain mengurangi antrean calon jamaah, tak kalah pentingnya adalah perbaikan layanan haji seperti penyiapan visa, pemondokan, dan katering haji. Semua berkaitan dengan kenyamanan jamaah yang ujung-ujungnya bisa dinilai dari berkurangnya jumlah jamaah yang meninggal selama menjalankan ibadah haji.

Dalam penyiapan visa, misalnya, pemerintah Indonesia seharusnya bisa memainkan peran strategis sebagai negara pengirim jamaah terbesar di dunia. Pemerintah bisa menekan Saudi untuk memberikan kepastian pengurusan visa. Jangan sampai kasus keterlambatan penerbitan visa sebagaimana musim haji sebelumnya kembali terulang. Juga penting, Saudi harus makin memudahkan pengurusan visa bagi calon jamaah Indonesia.

Soal pemondokan, pemerintah perlu sekali lagi memotong peran perantara dalam pencarian pemondokan jamaah di Tanah Suci. Kita tidak ingin adanya perantara membuat ongkos penyelenggaraan haji di Tanah Suci menjadi kian mahal. Sedangkan untuk penyediaan katering, perlu ada kepastian hukum yang dituangkan dalam perjanjian tertulis kepada perusahaan katering agar para jamaah benar-benar terlayani dengan baik.

Kini semua ada di tangan pemerintah. Keseriusan menjadi kunci suksesnya penyelenggaraan haji tatkala adanya normalisasi kuota jamaah pada musim haji tahun ini. Semua kebijakan pemerintah harus bervisi untuk kenyamanan beribadah bagi seluruh jamaah Indonesia. Semoga. (*)