Pertemuan Pramono dan Menkeu Buntu, DPRD DKI Desak Setop Paksa Obligasi Daerah

JawaPos.com - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta, August Hamonangan, kembali melayangkan peringatan keras kepada Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

Ia meminta Pemprov DKI agar tidak lagi memaksakan rencana penerbitan obligasi daerah.

Pernyataan ini mencuat menyusul hasil pertemuan tertutup antara Gubernur Pramono Anung dan Menteri Keuangan Suahasil Nazara pada Rabu (28/10). Pertemuan tersebut dilaporkan gagal membuahkan lampu hijau bagi wacana obligasi daerah itu.

August mengungkapkan, penolakan dari pemerintah pusat ini sebenarnya sudah bisa diprediksi sejak awal.

Menurutnya, eksekutif terlalu percaya diri tanpa memperhitungkan realitas birokrasi keuangan negara.

Baca Juga:Pemprov Jateng Dampingi Anak-anak yang terdampak Penggeledahan di Ponpes Sukoharjo Agar Tak Trauma

"Sudah saya bilang dari awal agar Mas Pram tidak memaksakan penerbitan obligasi. Sampai sekarang benar kan Kemenkeu, Pemerintah Pusat tidak kunjung memberikan izin yang dibutuhkan," ujar politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tersebut, Sabtu (31/10).

Ia menilai, penyusunan anggaran selama ini berjalan di atas asumsi yang keliru. Pemprov DKI dinilai terlalu mengandalkan proyeksi dana yang kepastian hukum dan perizinannya belum final.

"Jadi selama ini, kita tidak hanya bermimpi di atas mimpi, tapi juga bekerja untuk merancang anggaran DKI tahun depan di atas mimpi kalau obligasi ini dapat diterbitkan. Ditambah selama ini dari pihak eksekutif terkesan sangat percaya diri wacana tersebut bisa dijalankan," imbuhnya.

APBD Terjepit Tenggat Waktu

Akibat kebuntuan ini, August menyayangkan kompleksitas masalah yang kini harus dihadapi Pemprov DKI.