Saling Sentil Obligasi Daerah Rp 5,6 Triliun: Pramono vs Purbaya saat Jabat Menkeu

JawaPos.com - Rencana Pemprov DKI Jakarta menerbitkan obligasi daerah senilai Rp5,6 triliun memicu silang pendapat antara Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Purbaya Yudhi Sadewa semasa menjabat Menteri Keuangan.

Ketegangan opsi pembiayaan pembangunan daerah ini menjadi sorotan publik sebelum akhirnya Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan kabinet.

Polemik berawal dari langkah Pemprov DKI yang mempertimbangkan menaikkan target penerbitan surat utang dari awal proposal Rp3,5 triliun menjadi Rp5,6 triliun guna mendanai sejumlah proyek pembangunan infrastruktur di ibu kota.

Dinamika Utang Daerah dan Opsi Dana Bagi Hasil

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa opsi penerbitan obligasi diambil karena beban pembangunan Jakarta yang dinilai amat besar.

Baca Juga:Tiongkok Kecam Narasi Ancaman AI, Persaingan dengan AS Makin Panas

Kendati demikian, Pemprov DKI siap membatalkan rencana penerbitan surat utang tersebut apabila pemerintah pusat bersedia mengembalikan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) yang sempat dipangkas.

"Kalau enggak, ya dana bagi hasilnya tolong dikembalikan. Jadi simpel itu aja," ujar Pramono di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat (4/9).

Pramono menambahkan, pihak yang paling memahami kebutuhan pendanaan proyek adalah Pemprov DKI sendiri.

"Pak Purbaya menyampaikan bahwa duit DKI banyak. Kan kami juga disuruh bangun yang banyak juga. Dan untuk bangun itu kan perlu duit. Karena bagaimanapun Pemerintah DKI Jakarta kan tahu kebutuhan itu," tegasnya.

Di sisi lain, Purbaya Yudhi Sadewa memperingatkan agar Pemprov DKI mewaspadai risiko gagal bayar jika memaksakan diri menerbitkan obligasi.